Menu

Rabu, 03 Juli 2019, 07:00 WIB

KPU Siapkan 5 Kuasa Hukum untuk Menghadapi Sengketa Pileg di MK

Ketua KPU, Arief Budiman (dua dari kanan) bersama Kuasa Hukum termohon, Ali Nurdin memeriksa bukti yang diberikan oleh saksi fakta yang dihadirkan pihak pemohon pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, R | Sumber Foto:TEMPO / Hilman Fathurrahman W.

SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah mempersiapkan jawaban atas 260 sengketa pemilu legislatif yang akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa pileg ini KPU menyiapkan sejumlah kuasa hukum. "Ada lima kuasa hukum," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

Arief menuturkan Mahkamah Konstitusi membagi 260 perkara itu sesuai partai politiknya. Karena itu KPU juga menata jawaban perkara sesuai jumlah partai. Nantinya partai-partai itu dibagi kepada lima kuasa hukum yang disiapkan KPU.

"Satu sengketa per partai bisa saja terdiri dari beberapa daerah. Misalnya partai A mengajukan sengketa di daerah A dan B, maka KPU provinsi harus bersama-sama di tim kuasa hukum," kata Arief.

Sebelumnya, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg semula berjumlah 340 perkara. Namun hanya 260 perkara uang diregister oleh MK untuk dilanjutkan ke persidangan.

Sidang pendahuluan sengketa pileg rencananya akan digelar oleh MK pada 9-12 Juli 2019. Kemudian akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pada 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa pileg dijadwalkan pada 6-9 Agustus 2019.

Sumber: TEMPO.CO

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua KPU RI Arief Budiman mengungkapkan alasan KPU menentukan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dilakukan pada 23 September 2020. Salah satunya karena KPU mengambil tanggal yang memiliki jumlah...

SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan masyarakat harus menerima hasil terbaik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan harus di jalani, Jumat (28/6/2019).  BACA JUGA: Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Kubu Prabowo Sebelumnya...

    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved
Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya