Menu

27 Jun 2019, 21:28 WIB

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Kubu Prabowo

Ketua tim hukum Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto saat mendengarkan pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. | Sumber Foto:TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

SUKABUMIUPDATE.com - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang selesai pukul hari ini, Kamis, 27 Juni 2019.

Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua Hakim MK Anawar Usman.

Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Badan Nasional Pemenangan Prabowo pun mendaftarkan gugatan pada medio Mei 2019.

<iframe id="google_ads_iframe_/14056285/tempo.co/desktop_nasional_inarticle_0" style="vertical-align: bottom; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/14056285/tempo.co/desktop_nasional_inarticle_0" width="1" height="1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-google-container-id="1" data-load-complete="true"></iframe> Ada beberapa dalil TSM yang diajukan oleh kubu Prabowo. Pertama, tim kuasa hukum pemohon menuding ada penyalahgunaan anggaran oleh kubu Jokowi. Misalnya, mereka menuding kubu Jokowi sengaja menaikkan gaji dan rapel PNS.

Selain itu, BPN Prabowo pun menuding Jokowi menyalahgunakan birokrasi dengan mengerahkan pegawai BUMN. Poin ketiga, kubu Prabowo pun menuding ada pembatasan kebebasan pers, kemudian pengerahan aparat negara, dan diskriminasi perlakuan terhadap pendukung mereka.

Namun, hakim MK mematahkan semua dalil kubu Prabowo - Sandiaga. Soal ketidaknetralan aparat, misalnya, hakim melihat kubu pemohon tak bisa membuktikan adanya kecurangan tersebut. Alih-alih, hakim menolak bukti berupa link berita yang diajukan kubu Prabowo.

Selain itu, Majelis Hakim MK juga tak bisa menerima argumen penyalahgunaan birokrasi, politik uang, dan jual beli suara oleh kubu Jokowi. "Pemohon tak bisa membuktikan tuduhan tersebut," kata majelis hakim.

Sumber: TEMPO.CO

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Ada pemandangan berbeda di Terminal Pasirhayam, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dimana sopir bus dan penumpang angkutan umum di Cianjur yang masuk terminal mendatangi sebuah tenda untuk menjalani...

SUKABUMIUPDATE.com - Rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin tiba di Kota Sukabumi pada pukul 09.21 WIB. Lokasi pertama yang dikunjungi Ma'ruf Amin adalah SMAN 4 Kota Sukabumi. Nampak dalam...

SUKABUMIUPDATE.com - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 9 Juli 2020, menyajikan rangkaian laga Serie A Liga Italia, Liga Inggris, dan La Liga Spanyol. Dilansir dari tempo.co, dari...

SUKABUMIUPDATE.com - Korban keracunan massal di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi terus bertambah. Sementara, jumlah korban keracunan mencapai 86 orang. Rinciannya, delapan dirujuk ke RSUD Sekarwangi, 74 orang sudah pulang...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya