Menu

25 Mar 2019, 12:37 WIB

Aturan Tarif Ojek Online Resmi Diumumkan, Ini Rinciannya

Sejumlah pengemudi ojek online menunggu penumpang di Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.Keberadaan shelter ojol sangat diperlukan agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan lain. | Sumber Foto:TEMPO/Muhammad Hidayat.

SUKABUMIUPDATE.com - Per hari ini, aturan tarif ojek online sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

"Penentuan tarif itu dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona I, zona II, zona III," ujar Budi Setiyadi di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

Dalam aturan Kementerian Perhubungan, zona I meliputi wilayah Sumatera, Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), dan Bali. Adapun zona II meliputi Jabodetabek, dan zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua.

Budi Setiyadi menjelaskan, tarif batas bawah yang diberlakukan untuk zona I ditetapkan Rp 1.850. Sementara zona II Rp 2.000, dan zona III Rp 2.100. Sedangkan biaya jasa batas atas yang diberlakukan untuk zona I ialah Rp 2.300, zona II Rp 2.500, dan zona III Rp 2.600. Semua batas tarif batas bawah yang disebutkan itu dihitung per kilometer.

Kementerian Perhubungan juga mengatur tarif biaya jasa minimal atau flagfall. Flagfall untuk zona I dipatok Rp 7-10 ribu, zona II Rp 8-10 ribu, zona III Rp 7-10. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 kilometer.

Budi menjelaskan, tarif ini berlaku nett atau tarif bersih yang diterima oleh pengemudi. Harga yang ditentukan Kementerian boleh dimodifikasi oleh aplikator melalui komponen tidak langsung. "Namun, biaya yang dikenakan oleh aplikator tidak boleh lebih dari 20 persen," kata Budi Setiyadi.

Penetapan tarif ini, menurut Budi Setiyadi, telah mempertimbangkan tiga hal. Pertama, mempertimbangkan kepentingan pengemudi. Kedua, mempertimbangkan masyarakat.

Pertimbangan ketiga adalah mempertimbangkan kepentingan dua aplikator, yakni Go-Jek dan Grab. "Supaya tidak mati dua-duanya. Ekspektasinya bagaimana kita buat regulasi, kita juga dengar bagaimana aspirasi mereka," tutur Budi Setiyadi.

Aturan mengenai tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Mei 2019. Kementerian Perhubungan mempersilakan aplikator menyesuaikan algoritma tarif dan memberi kesempatan masyarakat untuk melakukan penyesuaian.

Saat ini, penomoran tarif surat keputusan menteri masih diproses di Kementerian Perhubungan. Adapun soal besaran tarif di dalam aturan itu, Budi Setiyadi mengatakan peraturan dapat berubah tiap 3 bulan sekali.

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejumlah ormas islam meminta pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ditunda. Bukan tanpa alasan, permintaan itu berangkat dari kekhawatiran mereka bahwa ajang Pilkada...

SUKABUMIUPDATE.com -  Valentino Rossi resmi diumumkan sebagai pembalap Petronas Yamaha untuk musim MotoGP 2021. Pengumuman dilakukan di sela rangkaian MotoGP Catalunya di Barcelona, Spanyol, Sabtu, 26 September 2020. Rossi menandatangani...

SUKABUMIUPDATE.com - Komnas Ham dan sejumlah ormas islam meminta Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka khawatir ajang Pilkada akan meningkatkan kasus Covid-19, karena akan banyak kegiatan pengumpulan massa. Di Kabupaten...

SUKABUMIUPDATE.com - Mahasiswa program studi akuntansi Universitas Nusa Putra menjadi satu-satunya perwakilan dari Sukabumi yang mengikuti olimpiade akuntansi online nasional INSECT (IAI nasional seminar and competition) 4.0 tingkat universitas. Mahasiswa...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya