Menu

Jumat, 11 Januari 2019, 07:20 WIB

Said Aqil: Dubes Cina akan ke PBNU Lagi Jelaskan Soal Uighur

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama para pimpinan PBNU usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 10 Januari 2019. | Sumber Foto:TEMPO/Friski Riana

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian akan datang ke kantor PBNU dalam waktu dekat. "Dubes Cina akan datang ke kantor PBNU menjelaskan keadaan Uighur di sana," kata Said Aqil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Said Aqil menuturkan ia punya pendapat yang sama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal kasus muslim Uighur. Menurutnya NU akan memprotes pemerintah Cina jika terjadi penindasan atas nama agama. "Tapi kalau separatisme politik, itu urusan dalam negeri mereka," katanya.

JK, kata Said Aqil, menyampaikan bahwa beberapa orang Uighur pernah datang ke Poso dan  mendukung pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, Santoso. "Ada yang ketangkap di Bekasi dulu, terorisme. Sekarang masih dipenjara. Jadi sepakat lah, sama," kata dia.

Said Aqil berharap kasus Uighur dapat diselesaikan melalui dialog. Ia mencontohkan kasus perpecahan yang bisa diselesaikan dengan dialog antara lain mediasi yang dilakukan JK di Aceh dan Poso.

Pertemuan Said Aqil dan Dubes Cina juga terjadi pada 24 Desember 2018. Xiao Qian bersama rombongannya mengunjungi kantor PBNU dan menjelaskan bahwa kasus yang terjadi pada muslim Uighur di Xinjiang adalah persoalan separatisme.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya menyatakan satu juta orang dari etnis muslim Uighur ditahan pemerintahan Beijing tanpa proses hukum. Menurut Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Gay McDougall, wilayah otonom Uighur diubah seperti kamp.

Di sana para tahanan diwajibkan mengucapkan sumpah setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Berdasarkan laporan lainnya, etnis Uighur juga dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. PBB juga menerima laporan penyiksaan terhadap tahanan.

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERKAIT

SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di jangkauan zona berbahaya dari puncak kawah Gunung Ibu. Hal...

SUKABUMIUPDATE.com - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sepanjang Jumat, 21 September 2018, hingga Sabtu dinihari, 22 September 2018, mengeluarkan 44 kali letusan menurut siaran pers...

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak akan mendikte para kadernya yang menjadi kepala daerah terkait dukungan di pemilihan presiden 2019. Muzani...

SUKABUMIUPDATE.com - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rupiah di ambang batas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat merupakan level psikologis yang berbahaya untuk perusahaan. Karena...

    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved
Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya