Menu

Kamis, 06 Desember 2018, 17:52 WIB

Penjualan Blangko e-KTP Palsu di Tokopedia Sudah Diblokir

Pegawai Ditjen Dukcapil Kemendagri menggunting bagian KTP-el yang rusak saat pemusnahan di Gudang Aset Kemendagri, jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. | Sumber Foto:ANTARA

SUKABUMIUPDATE.com - Tokopedia telah menghapus penjualan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-ktp ilegal setelah mendapat perintah dari Kementerian Dalam Negeri.

VP of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan bahwa perusahaan akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran hukum sesuai regulasi, termasuk penjualan blangko e-ktp.

“Sebagai platform teknologi, Tokopedia menciptakan peluang bagi para penjual di Indonesia. Marketplace kami bersifat user generated content, di mana setiap pihak dapat melakukan pengunggahan produk di Tokopedia secara mandiri,” katanya Kamis, 6 Desember 2018.

User generated content (UGC), kata Astri, sangat bermanfaat dan memberikan kemudahaan bagi para penjual termasuk kreator lokal. Akan tetapi Tokopedia juga tetap proaktif demi menjaga norma dan menegakkan hukum yang berlaku. “Tokopedia memiliki kebijakan produk apa saja yang bisa diperjualbelikan di aturan penggunaan platform Tokopedia,” katanya.

Astri menuturkan bahwa perusahaan juga memiliki tim yang secara berkala memantau produk-produk dan menindak jika ditemukan pelanggaran aturan. “Kami juga memiliki fitur pelaporan penyalahgunaan di mana masyarakat dapat melaporkan produk yang melanggar, baik aturan penggunaan platform Tokopedia maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Cara melapor bisa dilihat di https://www.tokopedia.com/bantuan/produk-melanggar-ketentuan,” ucapnya.

Kemendagri mendapat laporan adanya penjualan blangko e-KTP secara ilegal di Tokopedia. Setelah memastikan informasi tersebut benar, pemerintah telah meminta marketplace untuk memblokir penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 96 UU Administrasi Kependudukan tahun 2013, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.
    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved
Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya