SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak akan mendikte para kadernya yang menjadi kepala daerah terkait dukungan di pemilihan presiden 2019. Muzani mengatakan pilihan itu diserahkan kepada setiap kepala daerah.
"Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Pilihan mereka sudah kami tahu dan pasti, sehingga kami sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan," kata Muzani saat konferensi pers di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa malam, 18 September 2018.
Keputusan ini seiring dengan kesepakatan koalisi tak mengikutsertakan kepala daerah di dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Muzani berujar, dua hal ini telah disepakati dalam rapat pimpinan partai koalisi.
"Rapat juga menyetujui bahwa kepala daerah di bawah partai koalisi tidak kami minta masuk ke dalam tim koalisi Prabowo Sandi," kata Muzani.
Muzani berujar, koalisi meminta para kepala daerah agar berfokus menjalankan pemerintahan. Mereka juga diminta berkonsentrasi dalam memimpin dan mengurus daerah masing-masing.
Koalisi, kata Muzani, berpendapat bahwa tanggung jawab para kepala daerah ialah meningkatkan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dia pun berujar, pemilihan presiden akan menjadi urusan partai koalisi.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menambahkan, koalisi juga tak mengintervensi para kepala daerah ihwal calon yang akan dipilih di pilpres 2019. Koalisi membebaskan para kepala daerah untuk menentukan pilihan masing-masing.
"Pilpres biar diurus oleh partai koalisi masing-masing dan soal pilihan itu kami serahkan kepada masing-masing kepala daerah," ujarnya.
Keputusan ini senada dengan pernyataan sejumlah petinggi partai koalisi sebelumnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Yandri Susanto sebelumnya mengatakan, koalisi sengaja tak menawari para kepala daerah untuk bergabung di tim pemenangan. Yandri berujar keputusan itu juga berlaku untuk para kepala daerah yang populer, semisal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Aria.
"Sampai hari ini kami menghindari itu. Kami minta mereka konsentrasi untuk mengurusi daerahnya masing-masing," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.
Sumber: Tempo
