SUKABUMIUPDATE.COM - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat mulai mengungkap siapa oknum anggota yang diduga menjadi dalang permainan pembangunan sumur bor di Dinas Pertambangan dan Energi NTB.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB bidang Fisik Infrastruktur, Pembangunan dan Pertambangan, Nurdin Ranggabarani di Mataram, Selasa, mengakui oknum anggota DPRD yang diduga terlibat hanya satu orang, berinisial MR.
"Ini dari penelusuran kita, setelah kami mengonfirmasi ke Dinas Pertambangan dan Energi NTB," katanya.
Nurdin menjelaskan, setelah kasus pengaturan sumur bor mencuat di media, tak ayal telah membuat kasus itu menjadi bola liar di kalangan anggota DPRD NTB. Akibatnya, timbul prasangka curiga antara masing-masing anggota. Karena, siapa sesungguhnya oknum anggota yang diduga memainkan proyek sumur bor, belum terkuak. Tidak hanya itu, akibat kasus tersebut, Komisi IV DPRD selaku mitra kerja Dinas Pertambangan dan Energi NTB sempat ditengarai menjadi dalang permainan proyek sumur bor. Namun, dengan terungkapnya siapa oknum itu, semuanya menjadi terang benderang.
"Setelah ada berita ini, citra legislatif dan anggota menjadi tercoreng. Tapi dengan terungkapnya nama, kita menjadi tahu, karena sempat terpikir bahwa yang mengatur proyek sumur bor di atur Komisi IV," jelasnya.
Kendati demikian, Nurdin menegaskan, peristiwa ini menjadi bukti ada permainan. Sehingga, ia mendukung jika kasus permainan pembangunan sumur bor di usut.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB Made Slamet juga meminta kasus pengaturan proyek pembangunan sumur bor yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD NTB dibongkar.
"Ini memalukan. Karena perbuatan seperti itu merusak citra lembaga dan kami sebagai anggota legislatif," kata Made Slamet.
Menurut dia, apa yang dilakukan oknum anggota DPRD itu, jika memang benar, patut disayangkan dan perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Karena itu, ia meminta agar kasus tersebut segera diusut hingga tuntas. Sehingga, kata dia, siapa yang menjadi dalang di balik proyek tersebut bisa dibuka dan terang benderang.
"Kita meminta ini dibongkar, siapa yang bermain. Kalau ada oknumnya sebutkan, sehingga semuanya bisa jelas," tegas Made.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Muhammad Husni mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran di dinasnya karena ada anggaran tidak bisa dieksekusi akibat ulah oknum anggota DPRD yang memaksa proyek pembangunan sumur bor.
"Tidak bisa dieksekusi, karena ada paket pembuatan sumur bor senilai Rp900 juta yang merupakan dana aspirasi salah satu anggota DPRD, tapi tidak bisa direalisasikan," katanya.
Husni menuturkan, anggota DPRD NTB yang memainkan proyek tersebut satu orang. Bahkan oknum itu sering memaksa agar paket pembangunan sumur bor tidak dilelang, namun meminta dengan sistem penunjukan langsung.
Padahal sesuai aturan, kata Husni, paket dengan nilai tersebut harus melalui proses lelang. Meski sudah dijelaskan aturannya seperti itu, oknum DPRD NTB yang memiliki program aspirasi sumur bor tersebut tidak mau mengalah.? Oknum itu tetap ingin agar paket diberikan ke pihak tertentu melalui penunjukan langsung.
"Sudah kita jelaskan, kami tidak berani melanggar aturan karena tidak bisa dikerjakan melalui penunjukan langsung. Alhasil, akibat tidak jadi, akhirnya proyek itu dibatalkan," ucapnya.
