SUKABUMIUPDATE.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan hasil "ASEAN Seaport Interdiction Task Force" (ASITF) akan menjadi acuan dalam pemberantasan perdagangan narkoba di wilayah ASEAN.
"Kita menyampaikan Indonesia telah menjadi tuan rumah The First Asean Seaport Interdiction Task Force atau (ASITF), dan hasil dari ASITF ini akan menjadi focal point (acuan) untuk memberantas illicit drug trafficking (perdagangan obat-obatan terlarang)," kata Menlu Retno dalam jumpa pers di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Selasa (6/9).
Hasil ASITF disampaikan oleh wakil Indonesia, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menlu Retno dalam Pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) Ke-14.
ASITF pertama diselenggarakan oleh Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, pada 20-21 Juli lalu, salah satu capaian konkret dari pertemuan itu adalah disepakatinya pembentukan gugus tugas deteksi dini di pelabuhan-pelabuhan kawasan ASEAN untuk mencegah peredaran narkoba.
"Indonesia sekali lagi juga menyampaikan situasi yang very alarming emergency (gawat darurat) terkait narkoba dan menyambut baik adanya badan khusus di APSC yang akan mencapai drug free ASEAN (ASEAN bebas narkoba)," kata Menlu.
Selain masalah pemberantasan perdagangan narkoba, Menlu menambahkan bahwa Indonesia juga menekankan pentingnya ASEAN untuk bekerja sama dalam memberantas perdagangan manusia (terutama perempuan dan anak-anak), terorisme dan radikalisme, penangkapan ikan ilegal, keamanan perairan Laut Sulu dan sekitarnya, kejahatan dunia maya, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Sekali lagi jika kita bicara penghormatan HAM, maka Indonesia selalu menyampaikan isu migrant workers (pekerja migran/TKI)," kata dia.
Dalam jumpa pers di NCC, Menlu Retno juga menyampaikan jadwal terbaru Presiden Joko Widodo pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Terkait ASEAN Ke-28 dan Ke-29, 6-8 September 2016, yakni acara pembukaan KTT, sidang plenari ASEAN, peluncuran Rencana Acuan Konektivitas ASEAN (MPAC) 2025, penandatanganan Deklarasi Satu ASEAN: Satu Respons untuk Situasi Bencana, dan penandatanganan Rencana Kerja Integrasi ASEAN.
Selain itu, pada Selasa (6/9), Presiden Jokowi juga akan menghadiri pertemuan tatap muka dengan Dewan Parlemen ASEAN, Dewan Pemuda ASEAN, dan Dewan Bisnis ASEAN.
