SUKABUMIUPDATE.com – Boleh jadi kepala pemerintahan, baik di pusat, provinsi, kota dan kabupaten adalah figur yang paling dibully oleh netizen selama pandemi virus corona di dunia khususnya Indonesia, terutama terkait bantuan sosial. Namun figur yang paling menderita akibat kekacauan program bantuan ini adalah bapak atau ibu RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga).

Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati. Pandemi covid-19 menurut Lina telah membuka mata publi bahwa urusan data kemiskinan di negara ini kacau balau. 

“Ini fenomena nasional, tidak hanya di Jawa Barat. Di Jawa Barat kacaunya data kemiskinan berujung gaduh antara gubernur dan sejumlah kepala desa. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah,” sambungnya.

Dari sejumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Lina dengan mendatangi Dinas Sosial Kota dan Kabupaten Sukabumi, terungkap bahwa data-data kemiskinan ini memang harus ditangani dengan baik. “Sebenarnya ada program untuk memvalidasinya setiap tahun, nah ini yang harus dievaluasi. Efektivitas program validasi data kemiskinan tiap tahun yang menggunakan anggaran negara tidak sedikit.”

Melalui akun twiternya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui data bansos covid dari provinsi kacau. “DINAMIKA BANSOS. TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar sosok yang akrab disapa Emil itu lewat akun Twitter-nya, @ridwankamil, Rabu tanggal 29 April 2020 silam. 

Kacaunya data kemiskinan, khususnya dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dijadikan rujukan utama pemberian bantuan sosial terdampak covid-19, menimbulkan praduga buruk masyarakat kepada RT dan RW di wilayahnya. Pemerintah selalu meminta bantuan RT dan RW dalam pendataan namun jarang mengakomodir masukan dari mereka, terutama berkaitan dengan fenoma warga miskin baru (misbar) dampak pandemi covid-19.

BACA JUGA: Kasus Telur Pecah dan Membusuk, Komisi II DPRD Jabar Sebut Bansos Uang Lebih Aman

“Saya menerima banyak keluhan dari RT dan RW khususnya di Sukabumi saat pendataan awal bantuan dari provinsi. Mereka diminta mendata bahkan presiden menegaskan jika ada warga yang belum menerima bantuan lapor nke RT dan RW. Namun saat RT dan Rw menyetorkan laporan tersebut ke kelurahan dan desa, tidak bisa diakomodir karena birokrasi pendataan kemiskinan,” beber Lina.

Dengan situasi sulit seperti ini RT RW tak jarang mendapat praduga buruk dari warga. Dianggap lalai, malas bahkan berbuat curang urusan sudah menjadi makanan RT dan RW setiap ada program untuk rakyat miskin. 

BACA JUGA: Curhat PHRI Jabar ke Komisi II, Lina: 500 Hotel Tutup 15 Ribu Karyawan Dirumahkan

“Mereka ini (RT dan RW) hadir dengan motivasi pengabdian, dipercaya warga namun tidak dapat berbuat apa-apa. Sesuai namanya mereka bertugas untuk merukunkan tetangga dan warga, diberi tugas tambahan mendata namun masukannya tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah daera, kasian RT dan RW,” pungkasnya.

Terakhir, politisi Partai Gerindra ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa oleh RT dan RW selama masa pandemi. Tidak sedikit RT RW yang berinisiatif mengajak warga untuk saling berbagi dengan tetangga, agar tidak ada warga disekitar mereka yang kelaparan selama masa pandemi.