Menu

Selasa, 03 Desember 2019, 05:00 WIB

Kominfo: Media Sosial Penyebar Pornografi Langsung Didenda Rp 100 Juta

Ilustrasi tombol untuk mengakses konten pornografi media sosial di komputer. | Sumber Foto:(Shutterstock)

SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan langsung mengenakan denda sebesar Rp 100 juta kepada penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial, yang menyiarkan konten pornografi.

"Untuk pornografi langsung denda, tidak ada ampun karena dia punya kemampuan (untuk mendeteksi)," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Kominfo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan memberikan denda sebesar Rp 100 juta per konten.

Besaran denda tersebut juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.

Sementara untuk konten negatif lain yang memerlukan tinjauan, misalnya ujaran kebencian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan karakteristik konten dan kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan untuk mengatasi konten.

Kominfo, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, akan memberikan tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pemblokiran sementara jika konten tersebut membahayakan, misalnya berpotensi memecah belah masyarakat, sampai platform bisa mengatasi masalah tersebut.

Denda kepada penyelenggara elektronik baru akan diberlakukan pada Oktober 2020 atau setahun setelah PP 71 disahkan. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan aturan baru ini kepada penyelenggara sistem elektronik.

PP 71, revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Platform seperti media sosial dianggap sudah memiliki teknologi yang secara otomatis dapat mendeteksi konten negatif, misalnya pornografi.

Pemerintah, setelah aturan ini berlaku, akan melakukan patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik. (Antara)

Sumber: Suara.com

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri BUMN Erick Thohir telah memecat Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara gara-gara ketahuan menyelundupkan motor Harley-Davidson di kabin pesawat. Meski dikenal sebagai kolektor motor gede itu,...

SUKABUMIUPDATE.com - Jangan becanda berlebihan di dalam pesawat. Apalagi menyebut soal bom dan bahan peledak. Seorang pria berinisial TH, penumpang pesawat AirAsia, di Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta, harus menanggung...

SUKABUMIUPDATE.com - Longsor melanda Kampung Cidadap RT 10/02 Desa Muaradua, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2019) malam, sekitar pukul 20.30 WIB. Longsor terjadi menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan...

SUKABUMIUPDATE.com - Hujan deras yang mengguyur Sukabumi menyebabkan longsor di sejumlah titik, Jumat (6/12/2019). Bencana tersebut tak hanya terjadi di daerah permukiman saja, tanah yang berada tepat di bawah rel...

    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved
Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya