Menu

03 Des 2019, 05:00 WIB

Kominfo: Media Sosial Penyebar Pornografi Langsung Didenda Rp 100 Juta

Ilustrasi tombol untuk mengakses konten pornografi media sosial di komputer. | Sumber Foto:(Shutterstock)

SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan langsung mengenakan denda sebesar Rp 100 juta kepada penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial, yang menyiarkan konten pornografi.

"Untuk pornografi langsung denda, tidak ada ampun karena dia punya kemampuan (untuk mendeteksi)," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Kominfo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan memberikan denda sebesar Rp 100 juta per konten.

Besaran denda tersebut juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.

Sementara untuk konten negatif lain yang memerlukan tinjauan, misalnya ujaran kebencian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan karakteristik konten dan kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan untuk mengatasi konten.

Kominfo, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, akan memberikan tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pemblokiran sementara jika konten tersebut membahayakan, misalnya berpotensi memecah belah masyarakat, sampai platform bisa mengatasi masalah tersebut.

Denda kepada penyelenggara elektronik baru akan diberlakukan pada Oktober 2020 atau setahun setelah PP 71 disahkan. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan aturan baru ini kepada penyelenggara sistem elektronik.

PP 71, revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Platform seperti media sosial dianggap sudah memiliki teknologi yang secara otomatis dapat mendeteksi konten negatif, misalnya pornografi.

Pemerintah, setelah aturan ini berlaku, akan melakukan patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik. (Antara)

Sumber: Suara.com

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses pengujian spesimen bisa lebih dipercepat dengan target hingga 20 ribu per hari. Dengan begitu, pemerintah berencana untuk merekrut relawan besar-besaran...

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memastikan tak akan ada penundaan Pilkada 2020. Pilkada yang telah digeser jadwalnya menjadi 9 Desember 2020, akan tetap...

SUKABUMIUPDATE.com - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Endang L. Achadi memprediksi kehidupan normal baru di tengah wabah Covid-19 akan berlangsung lama. Menurut dia, itu karena butuh waktu yang...

SUKABUMIUDPATE.com - Liga Inggris secara resmi memberlakukan format lima pergantian pemain untuk sisa pertandingan musim 2019/20 yang akan digelar kembali pada 17 Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, Liga Inggris sempat...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya