SUKABUMIUPDATE.com - Komnas Ham dan sejumlah ormas islam meminta Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka khawatir ajang Pilkada akan meningkatkan kasus Covid-19, karena akan banyak kegiatan pengumpulan massa. Di Kabupaten Sukabumi pun demikian, kerumuman masa pendukung calon dalam dua tahapan terakhir Pilkada sulit dihindarkan.
Bagaimana pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Sukabumi ditengah pandemi Covid-19? berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, harun Alrasyid dalam acara live tamu Mang Koko, Sabtu 26 September 2020.
Aturan mengenai Pilkada di tengah pandemi sangat ketat. Tapi potensi kerumunanan massa tanpa protokol kesehatan sangat tinggi, bagaimana tanggapan Dinkes?
Ini di dalam rangka memperjuangan hak. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mendapatkan kesehatan kemudian hak dasar untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Pilkada. Tentunya harus dilihat dipilah dan dipisah, sebab ketika kita berbicara hak mengenai kesehatan tentunya adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dan sifatnya menjadi kebutuhan dasar. Memang terlalu jomplang kalau dibandingkan antara hak sehat dengan hak politik, karena hak bisa dilakukan apabila semua warganya sehat.
Disini ada tiga yang disebut kategori sehat, satu yang disebut dengan sehatul jasad, kedua yang disebut dengan sehatul kolbunya, yang ketiga sehatul akli.
Tentunya kalau dibanding antara hak untuk mendapatkan hidup sehat dengan haknya politik ketika di break down di dalam kehidupan bermasyarakat dan di kehidupan politik tentunya tidak bisa dibanding. Dan tidak bisa dikatakan dua sisi mata uang.
Cuma antara hak untuk mendapatkan hidup sehat dengan hak untuk mendapatkan politik, tentunya ada pemerintah. Bagaimana pemerintah ini mengupayakan antara hak untuk mendapatkan hidup sehat (terpenuhi), hak orang untuk masuk ke politiknya (terpenuhi) tentunya tugas pemerintah di dalam memfasilitasinya.
Untuk pilkada yang akan dilaksanakan bulan Desember, ini memang menjadi tugas berat kita terutama di dalam pemerintah yang menyangkut di bidang kesehatan. Bagaimana kita babak belurnya, mulai dari munculnya pandemi ini hingga munculnya Covid-19 di Kabupaten Sukabumi sampai sekarang, kemudian ditambah untuk mempersiapkan Pilkada ini.
Tentunya ini adalah merupakan satu ujian bersama, bagaimana supaya dua hak yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam skala umumnya masyarakat tentunya harus bisa terfasilitasi. Dan tentunya mulai daripada proses, pelaksanaan pemilihan sampai perhitungan hingga nanti evaluasi dari hasil pilkada ini semua masyarakat yang mengikuti, semua peserta Pilkada, panitia termasuk penyelenggara harus diyakini dan dipastikan mendapat jaminan kesehatan.
Dinkes tadi menyebutkan cukup kerepotan menanggulangi Covid-19, adakah potensi Pilkada ini akan menambah peningkatan Covid-19?
Laju daripada yang terkonfirmasi positif ini pada bulan Agutus cukup tinggi. Cuman memang dibarengi dengan tingginya angka kesembuhan. Dari Maret sampai Juni, yang terkonfirmasi positif ada di angka 42, ketika memasuki Agutus penambahannya dalam satu bulan 65 yang positif. Kemudian yang terkonfirmasi positif perhari ini 159 dengan rincian 14 yang dikarantina, 12 yang diisolasi dan cukup tingginya ini angka kesembuhan kita diangka 129 dan 4 yang meninggal.
Dan 4 yang meninggal juga bukan murni Covid-19, memang positif sih positif tapi dengan komorbidnya dengan penyakit penyertanya yang sangat berat.
Ketika dilihat daripada penyelidikan epidemiologi memang cukup terkendali. Tujuan dari pencegahan Covid-19 ini adalah membangun bagaimana pencegahan dari hulu ke hulir. Tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyelenggaran pilkada ini tentunya dengan menerapan protokol kesehatan.
Apa Pilkada bisa menimbulkan kluster Covid-19?
Saya nyatakan iya, bisa menimbulkan kluster baru. Sebab peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi adalah rata-rata masyarakat Kabupaten Sukabumi yang bekerja di daerah yang masuk zona merah. Walaupun misalnya (pasien positif Covid-19) dirawat disana kemudian tidak pulang ke Kabupaten Sukabumi tapi kenapa laju terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat karena by name by adress masuk ke kita. Bisa dibayangkan ketika pilkada otomatis itu diharuskan ataupun diwajibkan warga (yang bekerja di luar daerah) harus pulang untuk melaksanakan hak pilhnya. Itu yang harus kita sikapi.
Yang kedua saya sebagai penyelenggara pemerintah di bidang kesehatan, saya tidak berbicara apakah nanti bisa menimbulkan kluster. Tapi yang akan saya tekankan disini bagaimana proses di dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, baik sebelum terjadi bencana ini maupun sesudah. Apalagi dengan ada kegiatan ini kita akan berjuang keras untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
