SUKABUMIUPDATE.com - Kemacetan di wilayah utara Kabupaten Sukabumi dari mulai Sukalarang sampai Cicurug seperti tidak pernah berakhir. Padatnya kendaraan terjadi di pusat-pusat aktivitas ekonomi seperti pasar dan pabrik.
Kerugian akibat macet tidaklah sedikit. Sektor pelayanan angkutan barang dan pariwisata lokal menerima beban berat akibat kemacetan.
Pemerintah Pusat memulai intervensinya. Pada 2016, pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I dimulai. Harapan perbaikan akses transportasi Sukabumi juga diperkuat dengan adanya rencana pembangunan jalur kereta ganda (double track) Bogor-Sukabumi, serta Bandara di Cikembang, Kecamatan Cikembar.
Koko Muhamad dari Sukabumiupdate.com telah mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana, S.Ip.,M.Si, untuk mencari informasi mengenai upaya penanganan kemacetan selama ini. Termasuk persiapan Dinas Perhubungan dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun ini, serta peran sertanya dalam beberapa proyek pemerintah pusat yang terkait dengan penanganan kemacetan dan penyediaan layanan transportasi umum di Kabupaten Sukabumi. Berikut petikan wawancaranya
Apa saja upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi selama ini dalam menangani macet di wilayah Sukabumi Utara (koridor Sukalarang-Cicurug)?
Secara teori umum kemacetan itu terjadi karena visi ratio (volume per capasity) sudah tidak memadai. Artinya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan lebar dan panjangnya jalan.
Upaya kami selama ini melalui rekayasa lalu lintas, menempatkan personel sekaligus memfungsikan kembali celukan-celukan yang ada di perusahaan-perusahaan sepanjang jalur utara.
Celukan tersebut hari ini kita saksikan sudah berubah fungsi. Seharusnya menjadi tempat menaikan dan menurunkan penumpang, sekarang menjadi tempat mangkalnya para pedagang kaki lima (PKL). Upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan bersama-sama, termasuk dengan pimpinan perusahaan selaku penanggungjawab adanya celukan tersebut.
Untuk melayani arus mudik dan balik lebaran tahun ini, apa saja persiapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ?
Kami sudah mulai melakukan rapat koodinasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten bersama dengan instansi terkait. Yakni dengan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak lainnya.
Kami akan menurunkan personel yang ada sebanyak 185 orang, sudah di ploting di lokasi-lokasi titik rawan macet beserta peralatan yang ada termasuk mobil derek.
Personel juga akan ditempatkan di titik-titik yang memerlukan penanganan khusus, misalnya di jalur Cikidang. Kami tempatkan personel disana termasuk semacam barikade, agar bus besar dan bak terbuka berpenumpang tidak masuk. Jalurnya sangat rawan, baik di pintu masuk Cikidang maupun Pelabuhanratu akan kita verboden. Nanti disana juga ada temen-temen dari Pramuka dan ormas yang akan terlibat membantu.
Mulai kapan pelaksanaan operasinya ?
Itu sudah diawali dari sekarang. Kemarin (Kamis, 24 Mei), kami melakukan Ramp Check di Terminal Cibadak untuk memastikan kendaraan pengangkut penumpang benar-benar laik jalan. Termasuk awak angkutannya harus bebas dari narkoba dan minuman keras.
Meskipun kemarin hanya 30 orang yang menjadi sample, paling tidak ini memberikan pesan kepada para awak angkutan, juga pemilik angkutan umum untuk berhati-hati dan memperbaiki kendaraan kalau hari ini kendaraannya kurang layak. Kami akan tindak kendaraan yang kurang layak daripada membahayakan penumpang. Itu sesuai standard operating procedure (SOP) kami.
Tren pembangunan alat transportasi massal di daerah-daerah semakin ramai. Apakah Pemkab Sukabumi punya rencana untuk mulai membangun alat transportasi massal ?
Hari ini kami belum mendengar, tetapi Sukabumi cukup beruntung. Dalam dua tahun kedepan banyak sarana transportasi yang dibangun.
Mulai dari Pelabuhan Laut Pengumpan Regional (PLPR). Jalur laut kita akan terkoneksi dari Palabuhanratu ke Ujung Genteng dan Ciracap, serta dari Palabuhanratu ke Serang dan Jakarta.
Kemudian pembangunan rel kereta api ganda (double track) jalur Bogor-Sukabumi sudah dimulai. Jalan tol juga sedang dilaksanakan, termasuk juga bandara. Ini berarti darat, laut, udara ada di Kabupaten Sukabumi dan waktunya juga sudah terukur. Tiga tahun kedepan kemacetan itu bisa terurai di Kabupaten Sukabumi.
Dulu rencana pembangunan bandara di Citarate. Sempat tidak terdengar lagi, tiba-tiba rencana lokasi pembangunannya pindah ke Cikembang, bagaimana ceritanya?
Ini program dari Kementerian Perhubungan RI. Dulu memang rencananya di Citarate, Ujunggenteng dan sudah ada Detail Engineering Design (DED) nya. Belakangan kebijakan berubah, karena ada kepentingan Kota Sukabumi, Cianjur dan sebagainya.
Keberadaan bandara itu diharapkan bukan hanya untuk kepentingan pariwisata. Tetapi bisa digunakan juga untuk penumpang reguler dari Sukabumi-Cianjur atau tempat-tempat yang berdekatan, sehingga jarak idealnya adalah 30 kilometer dari Kota Sukabumi.
Kami sudah mensurvey beberapa tempat diantaranya Cikidang, Warungkiara, Cikembang, Palabuhanratu termasuk Sukabumi. Lokasi-lokasi itu dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu.
Lokasi dengan nilai atau skoring terbaik itu ya di Cikembang. Kemudian keluar persetujuan prinsif dari Kementerian Perhubungan, sekarang sedang perencanaan penyusunan feasibility study (FS).
Kemarin sempat rame di media, saya harus sampaikan bahwa bandara tersebut tidak masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Untuk masuk PSN itu tata ruangnya harus selesai, anggaran pengadaan lahannya harus sudah ada, kita belum.
Meskipun tidak masuk PSN, kegiatan tetap berlangsung. Jadi tidak berarti, tidak masuk PSN kegiatan gagal. Sumber dananya dari Kementerian Perhubungan termasuk dari Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan lahan.
Apa saja peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam rencana pembangunan Bandara di Cikembang ?
Kami akan melakukan sosialisasi, membantu pembebasan lahan dan juga mengamankan lahan bandara di areal 200 hektar termasuk di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu 15 km dari lokasi bandara harus steril dari kegiatan bangunan yang akan mengganggu kegiatan penerbangan.
Apa peran serta masyarakat yang diharapkan agar tingkat kemacetan di jalan raya menurun ?
Mulailah dengan budaya mengantre. Kita sering direpotkan dengan ketidaksediaan untuk mengantre. Ketika macet malah menyerebot jalur milik orang lain sehingga lalu lintas menjadi terhenti.
Untuk itu, melalui berbagai media kami buat himbauan-himbaun untuk masyarakat agar berlaku disiplin. Baik melalui bahasa formal mapun non formal hingga ada yang bernada banyolan. Mudah-mudahan bisa mengena, yang penting pesannya sampai.
Jadi harapannya pengguna jalan bisa disipilin. Pengguna jalan itu bukan masyarakat saja yah, termasuk kalangan kita PNS dan kalangan lainnya.
Terakhir, kalau masyarakat mau melaporkan ada kemacetan di titik yang tidak tersedia petugas atau jangkauan petugas jauh, harus kemana disampaikannya?
Sebetulnya kami punya 11 titik Closed Circuit Television (CCTV) di tempat-tempat macet, kita pantau melalui operating room di sini (Kantor Dishub). Ketika macet, kini bisa menggunakan alat komunikasi agar anggota kami yang terdekat segera bisa mengurai kemacetan.
Anggota kami di semua titik ada, di wilayah Cicurug, Cibadak ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Memang belum ada call center, kami menggunakan alat monitor sendiri, kalau masyarakat ada keluhan atau kebutuhan lainnya bisa menghubungi kantor kami di UPTD terdekat termasuk juga kepada anggota di lapangan, bisa telpon juga ke Kantor Dishub (0266) 320255, Insya Allah akan kami tangani.
