Menu

Minggu, 01 September 2019, 07:00 WIB

Ketua STIE PGRI Sukabumi, Ingatkan Hal Ini Untuk Rencana Pindahkan Ibu Kota Jabar

Ketua STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni | Sumber Foto:Oksa BC

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua STIE PGRI Sukabumi Asep Deni menyebut, wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat belum terlalu urgent untuk dilakukan. Menurutnya, masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.

"Bagaimana mengurangi secara drastis pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan," tutur Asep kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (31/8/2019). 

BACA JUGA: Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Ibu Kota Jawa Barat, ke Sukabumi Kah?

Asep menjelaskan, ada tiga hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan pemindahan Ibu Kota, baik Ibukota negara maupun Ibu Kota daerah. Pertama, urgent dan penting atau tidak pemindahan Ibukota tersebut dilakukan.

"Karena kepentingan ini didorong oleh dua hal, pertama bahwa lokasi tersebut memang sudah tidak layak dijadikan Ibu Kota, karena berbagai permasalahan yang ada. Kedua, pemindahan Ibukota harus bisa mengakselerasi pelayanan publik ke depan," papar Asep.

Kedua, rencana pemindahan Ibukota ini harus masuk di dalam perencanaan jangka panjang, RPJPN atau RPJPD. Lanjut Asep, harus dicek apakah sudah masuk usulannya di sana atau tidak, karena tidak boleh memindahkan Ibukota tanpa kajian yang sangat matang.

"Nah, ini harus didukung nantinya oleh RTRW, baik nasional maupun daerah. Proses dari RPJPN hingga di breakdown ke RTRW itu membutuhkan proses pengkajian luar biasa, termasuk salah satunya ada naskah akademiknya. Dan kemudian ada uji publik. Karena pemindahan Ibu Kota ini urusan milik Publik, bukan hanya para pejabat," tambah Asep.

BACA JUGA: Ibu Kota Jabar Akan Pindah, Aher Setuju untuk Pecah Kepadatan Penduduk 

Ketiga, apakah anggaran untuk pemindahan Ibu Kota itu ada atau tidak. Selain itu, apakah anggaran yang ada pun misalnya lebih penting digunakan untum pindah Ibu Kota atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, atau peningkatan kualitas pendidikan.

"Seperti di Jawa Barat, awal mulanya itu kan kemarin ada keluhan dari Wagub tempo hari, katanya agak susah koordinasi karena kantornya terpisah-pisah. Menurut saya, zaman sekarang koordinasi itu sudah menggunakan teknologi informasi, di mana pun bisa terjadi. Bahkan ke depan, rapat-rapat tidak harus hadir secara fisik di situ, bisa menggunakan media yang ada," pungkasnya.

Reporter : OKSA BC
Redaktur : GARIS NURBOGARULLAH
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Merespon keluhan dari warga Sukabumi Selatan (Pajampangan, red) atas pelayanan air bersih yang tidak merata, Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM) Kabupaten Sukabumi, bersama pengawas ...

SUKABUMIUPDATE.com - Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, diprotes masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Cidadap (FKMC), Kamis (21/11/2019). FKMC menuntut hasil Pilkades Desa Cidadap...

SUKABUMIUPDATE.com - Manajemen jadi salah satu Prodi (program studi) yang paling diminati calon mahasiswa. Alasan utamanya karena prospek kerja lulusan manajemen sangat luas. Hampir semua perusahaan atau organisasi, baik...

SUKABUMIUPDATE.com - Mahasiswa dan masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan melakukan aksi demo di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Kamis (21/11/2019). Organisasi PB HIMASI dan Forum Rakyat Miskin...

    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved
Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya