SUKABUMIUPDATE.com - Masih ingat di masyarakat gempa di Lombok pada awal Agustus 2018. Gempa itu tidak hanya menghancurkan rumah-rumah di pulau itu, juga membuat takut para wisatawan yang sedang rekreasi di daerah itu. Gempa itu pun ternyata berdampak pada psikologi beberapa pegawai negeri sipil daerah itu. Kepada Gubernur, salah satu staf dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya.
Seorang Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dispar NTB Siti Alfiah yang bekerja di Dinas Pariwisata sejak 2002 mengaku terlibat menangani 30 kegiatan pariwisata, juga 100 kelompok sadar wisata dan Geopark Global Rinjani maupun Geopark Tambora.
Ia juga dituntut menangani wisatawan di kawasaan wisata Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air yang menghadapi bencana gempa bumi. "Tekanan pekerjaan juga menimbulkan terjadinya gesekan. Kami juga perlu menangani masalah keluarga sendiri. Butuh trauma healing," katanya pada 23 November 2018.
Siti mengadu kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Wakilnya Sitti Rohmi Djalilah pada acara dialog terbuka dengan warga dilakukan selama dua bulan terakhir ini. Kalau sebelumnya dilakukan di halaman Kantor Gubernur NTB, kali ini dilakukan di halaman Kantor Dinas Pariwisata NTB. Para peserta yang hadir tidak hanya warga yang datang dari pulau Lombok saja tetapi juga yang berasal dari Dompu, Bima dan Sumbawa.
Menanggapi keluhan Siti Alfiah tersebut, Zulkieflimansyah menyarankan perlu adanya acara informal untuk kalangan internal. "Ya karyawan pun butuh trauma healing,'' ujarnya. Sedangkan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan adanya keterbukaan sehingga meringankan beban pikiran staf Dispar NTB. "Kalau sudah bicara, menjadi plong," kata Rohmi.
Juhaini seorang kepala desa Langko di Kabupaten Lombok Barat meminta petunjuk membangkitkan potensi menjadi desa wisata. "Di desa kami ada tradisi budaya, wisata goa dan juga ada kegiatan berkuda keliling desa," katanya.
Pelaku pariwisata yang hadir Awanadhi Aswinabawa dan Misbah Mulyadi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia NTB pun diminta Zulkieflimansyah membantu mendorong Desa Langko tersebut. Awanadi Aswinabawa menyarankan menjual potensi wisata yang dimiliki Desa Langko sesuai keinginan pasar wisata. Sedangkan Misbah Mulyadi meminta sinerginya Pemerintah Kabupaten Kota dengan Pemerintah Provinsi NTB. "Daerah Kota dan Kabupaten mendapatkan pemasukan dari pariwisata ratusan miliar. Tapi belum sinergi dengan provinsi," ujarnya.
Kepala Dispar NTB Lalu Moh Faozal mengatakan pihaknya sedang menata 100 desa wisata yang dibangun di daerahnya. "Kami masih memetakan desa wisata ini," ucapnya.
Warga lainnya dari pulau Sumbawa menyuarakan masalah lingkungan mulai dari keterisoliran desanya, rusaknya hutan, dan status honorer anggota Forum Tata Usaha Sekolah di kota Bima.
Sumber: Tempo
