Menu

13 Mei 2017, 14:54 WIB

Nelayan Belum Siap, DPR Minta Kebijakan Cantrang Dievaluasi Lagi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. | Sumber Foto:Youtube.com

SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Perwakilan Rakyat ikut angkat suara soal kisruh kebijakan moratorium cantrang yang digalakkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Ichsan Firdaus, misalnya meminta kebijakan itu dikaji kembali.

"Kalau membuat kebijakan itu perhatikan dampaknya," ujar Ichsan dalam diskusi kebijakan cantrang di Jakarta, Sabtu (13/5).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan moratorium penggunaan cantrang pada tahun ini. Sebabnya, menurut KKP, penggunaan cantrang merusak lingkungan dan berpotensi menangkap ikan ikan kecil juga.

Sebagai gantinya, nelayan diminta menggunakan alat yang bernama Gillnet. Gillnet adalah jaring yang dibentangkan secara vertikal dan dianggap KKP lebih aman dibandingkan cantrang. Gillnet sendiri sudah mulai dibagikan pemerintah untuk nelayan dengan ukuran kapal 10 GT (Gross Tonage).

Sayangnya, penggantian cantrang itu tak berlangsung lancar. Di sejumlah daerah, banyak nelayan kapal 10 GT yang belum mendapat Gillnet. Ketika mereka melaut dengan cantrang, mereka malah dipermasalahkan karena aturan yang berlaku.

Ichsan melanjutkan bahwa evaluasi kebijakan moratorium cantrang bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, dengan berdialog dengan nelayan di daerah, membuat database jelas perihal penggantian cantrang sejauh ini, prosesnya, dan reaksi masyarakat di lokasi penggantian.

Evaluasi tersebut, kata Ichsan, bisa memberi gambaran implikasi kebijakan moratorium cantrang ke depannya. Jika tidak dievaluasi dengan baik, Ichsan menganggap niat baik Susi melindungi lingkungan dengan pelarangan cantrang bakal percuma.

"Kebijakan apapun yang niatnya baik tapi berdampak buruk itu dzalim. Saya agak pesimis (akan ada perubahan) kalau Ibu Susi tak berdialog dengan stakeholder (ke depannya), " ujar Ichsan.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, Fauzi Amro. Amro berkata bahwa kebijakan Susi hanya perlu dikaji, bukan dicabut. Terutama, mencoba menyesuaikan kebijakan moratorium cantrang dengan kondisi di daerah.

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kebijakan cantrang telah berjalan, baik dari KSP maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu untuk menentukan langkah apa yang perlu diambil usai Presiden Joko Widodo memperbolehkan penggunaan cantrang hingga akhir 2017.

"Nelayan belum siap (akan moratorium cantrang) dan bisa menimbulkan masalah sosial kalau tidak ada fleksibilitas kebijakan. Presiden Joko Widodo juga sudah lama mendenger keluhan para nelayan ini, termasuk laporan langsung dari para Kepala Daerah, " pungkasnya.

 

Sumber: Tempo

Sumber : Youtube.com
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Pedagang baju bekas atau Cimol di Kota Sukabumi, mengeluhkan dampak dari wabah Virus Corona atau Covid-19 terhadap pendapatan harian. Sebagian pedagang memilih menutup sementara usahanya, karena pembeli...

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan mengumumkan Terminal 2 Bandara Changi akan ditangguhkan selama 18 bulan ke depan. Dilansir dari suara.com, di depan anggota parlemen Senin (6/4/2020), Khaw...

SUKABUMIUPDATE.com – Hingga kemarin, gugus tugas Covid-19 Kabupaten Sukabumi sudah melakukan 2139 rapid test. Hasilnya 6 positif, 584 negatif dan 1549 masih dalam proses, dimana rapid test ini bukan...

Oleh: Milah Nurhasanah  (Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi) Corona atau Covid-19 adalah virus yang pertama kali di temukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019, tidak perlu waktu lama...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya