SUKABUMIUPDATE.COM - Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jangan menjadi predator usaha yang ada di desa.
"Jika BUMDes hanya menggarap usaha-usaha yang sudah digarap oleh masyarakat desa, maka BUMDes hanya menjadi predator terhadap usaha yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat itu. Ini menjadi persaingan usaha yang seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Dirjen Erani di Jakarta, Sabtu (6/08/2016).
Erani memberi contoh ada BUMDes yang melakukan usaha penyewaan tenda hajatan, padahal usaha seperti itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pada akhirnya, usaha masyarakat akan mati dan BUMDes akan menjadi musuh masyarakat.
Oleh karena itulah, seharusnya BUMDes memasuki lima sektor usaha, yakni pengelolaan sumber daya alam, produksi hulu, distribusi, jasa keuangan, dan sektor pelayanan publik.
Erani menjelaskan, sangat banyak sektor sumber daya alam yang bisa digarap oleh BUMDes, misalnya kawasan wisata.
"BUMDes bisa masuk ke situ, menjadi pengelola kawasan wisata yang ada di daerahnya," jelas dia.
Begitu juga dengan sektor produksi hulu, BUMDes bisa mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan menjadi produksi olahan. Misalnya, hasil pertanian kopi.
Selama ini, masih banyak petani yang hanya menjual biji kopi. Padahal, jika kopi itu diolah menjadi bubuk kopi yang dikemas dengan baik, maka hasilnya akan jauh lebih menguntungkan.
"BUMDes juga bisa mengelola kedai kopi yang representatif, seperti halnya kafe. BUMDes bisa saja membuka gerai kopi sekelas Starbucks di tempat-tempat strategis, seperti di terminal, stasion, mal, dan lain-lain," kata dia.
Sektor usaha lain yang bisa digarap BUMDes adalah sektor distribusi. Pasalnya, selama ini, rantai distribusi yang terjadi di desa terlalu panjang, sehingga harga akhir ke masyarakat menjadi sangat tinggi.
Sebaliknya, jika BUMDesa bisa mengambil peran ini, maka rantai distribusi secara otomatis akan terpotong. Ini akan membuat harga di tangan konsumen tingkat akhir, jauh lebih murah.
Erani juga menyatakan, sektor keuangan juga bisa menjadi bidang usaha yang digarap BUMDesa.
"Selama ini, masyarakat kesulitan mendapatkan pinjaman dana dari perbankan, karena harus melengkapinya dengan berbagai syarat yang sulit dipenuhi, seperti halnya jaminan," kata dia.
BUMDes bisa mengambil peran sebagai pengelola jasa keuangan yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang tanpa ada persyaratan yang memberatkan.
Sektor berikutnya, lanjut Dirjen Erani, adalah sektor pelayanan publik. Misalnya pengelolaan jaringan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik. BUMDes bisa mengambil peran sebagai pengelola jaringan listrik dengan tenaga air atau tenaga matahari. Bahkan, bisa juga membuat anergi listrik melalui energi terbarukan, seperti dari kotoran ternak atau bioenergi.
Menurut Erani, jika kelima sektor usaha itu bisa digarap dengan apik oleh BUMDes, melalui tingkat manajemen yang baik, maka dapat dipastikan BUMDes tidak akan menjadi "BUMDes Bubble".(*/ant)
