SUKABUMIUPDATE.COM - Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi Dudi Fathul Jawad. Dudi mendukung moratorium UN karena memang standar kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.
“Saya dukung karena memang konsep UN harus dikaji ulang terutama terkait, kemampuan individual siswa yang tidak bisa disamaratakan secara nasional,†ungkap Dudi kepada sukabumiupdate.com, Rabu (30/11).
Lebih jauh Dudi menjelaskan, kondisi pendidikan atau kualitas pendidikan di Kota Sukabumi dan daerah daerah lainnya di Indonesia tidak bisa menggunakan standar DKI Jakarta. Ujian nasional selama ini menurut Dudi memaksaan standar 100 persen nasional, dalam kondisi pendidikan yang secara kualitas tidak 100 persen merata.
“Ketika DKI Jakarta berbanding dengan Kota Sukabumi, Papua dan kota lainya perlu ada evaluasi seimbang. Belajar enam atau tiga tahun bisa jatuh dengan tiga hari. Sedangkan penilaian kita evakuasi diri itu harus komprehensif mulai dari kognitif, efektif, dan fisikomotornya harus jalan,†tegasnya.
Namun Dudi menambahkan, untuk standar nilai memang perlu ada patokan secara nasional. “Ini yang perlu kajian mendalam setelah UN dimoratorium. Kita masih butuh standar nasional untuk penilaian,†pungkas Dudi.
Disdikbud di daerah, termasuk Kota Sukabumi, tengah menyusun kajian untuk diserahkan kepada kementerian agar menjadi masuka dalam menetapkan kebijakan apa setelah moratorium UN.
