SUKABUMIUPDATE.com – Presiden Jokowi mengeluarkan statmen cukup menohok soal keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Sebagian besar BUMDes disebut mangkrak, lalu bagaimana nasibnya di Kabupaten Sukabumi?

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi, membenarkan bahwa kondisi BUMDes memang masih belum merata dan jauh dari kondisi ideal. Ia memberikan beberapa catatan tentang BUMDes di Kabupaten Sukabumi, yang dianggap masih lemah terutama soal SDM (Sumber Daya Manusia). 

Menurut Badri, BUMDes harus memiliki sistem manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Harus mengusai ilmu ekonomi, manajamen, akuntansi dan komunikasi yang mumpuni. 

"Sistem manajemen keuangan dan pemasaran serta SDM yang mumpuni. Jadi latar belakang pendidikan bagi pengelola pun sangat penting, minimal yang paham tentang akuntansi dan pandai berkomunikasi," ucap Badri kepada sukabumiupdate.com, Senin (16/12/2019).

Badri menuturkan, pentingnya akuntansi untuk membaca alur kas keuangan. Selain itu, kemampuan komunikasi pun diperlukan untuk memberikan merangkut banyak kerjasama yang memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui BUMDes. 

Hal itu, kata Badri, perlu untuk meyakinkan masyarakat. "BUMDes yang berhasil dan sukses juga banyak. Tapi, tidak sedikit juga BUMDes yang tidak jalan alias mangkrak. Maka pemerintah daerah perlu pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh," jelas Badri.

Soal BUMDes mangrak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Tendi Hendrayana mengatakan, ada 381 BUMDes di Kabupaten Sukabumi. Ada Bumdes yang dikategorikan maju, biasa dan belum maju. 

BACA JUGA: Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?

Hanya saja, ia mengaku belum dapat memberikan data tersebut secara lebih mendetail, karena masih dalam proses pengklasifikasian. "Kira-kira ya yang maju itu 10 hingga 20 persen, yang biasa ada sekitar 40 hingga 50 persen dan sisanya belum maju," ucap Tendi.

Tendi mengungkapkan, dengan dilantiknya kepala desa yang baru diharapkan mampu membawa BUMDes lebih baik. Pasalnya, BUMDes pun mendapatkan bantuan penyertaan modal dari dana desa.

"Nah Kades pun harus memberikan bantuan tersebut berdasarkan kajian kelayakan investasi atau usaha. Besarannya relatif. Sementara salah satu faktor belum majunya BUMDes karena mungkin pemilihan bidang usaha yang tidak sesuai potensi desa," pungkasnya.