SUKABUMIUPDATE.com - Keputusan Kepala Desa (Kades) Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi menolak tuntutan transparansi penggunaan Dana Desa (DD) yang disuarakan warga dinilai sebagai ketidakpahaman terhadap aturan.
“Yang dituntut oleh warga kemarin itu transparansi anggaran dalam setiap pembangunan. Ini wajib disampaikan kepada masyarakat sebab masyarakat juga perlu tahu realisasi dana dalam setiap pembangunan,†jelas warga Kampung Cikiwul sekaligus koordinator Komando Basis Fraksi Rakyat Desa Cijulang Asep Setiawan kepada sukabumiupdate.com, Selasa (17/1).
Asep menegaskan Kades Cijulang “gagal paham†jika menolak menjelaskan karena yang diminta warga bukan laporan pertanggungjawaban pelaksaan penggunaan DD. Ditegaskan Asep, warga menginginkan informasi perihal alokasi anggaran pembangunan di tiap lokasi kegiatan.
“Kita paham aturan menyebutkan kepala desa menyampaikan laporan secara detail (LPJ) kepada Bupati, dan kalaupun ada penyelewengan itu ada inspektorat, tetapi transparansi yang kami maksud adalah berapa alokasi anggaran di setiap lokasi kegiatan. Ini harus terang benderang,†tegas Asep.
BACA JUGA:
Rakyat Desa Cijulang Jampang Tengah Kecewa, Pemkab Sukabumi Berpihak Pada PT Bumiloka Swakarya
Protes Dana Desa, Warga Ontrog Kantor Desa Cijulang Jampang Tengah
Kades Cijulang Jampang Tengah Tolak Jelaskan Penggunaan Dana Desa ke Warganya
Kades Cijulang dalam pertemuan kemarin menegaskan tidak semua anggaran disampaikan ke publik. Argumen ini dianggap sebagai pembodohan public karena berpotensi menggiring pemahaman masyarakat soal transparansi anggaran.
“Gampangnya gini, dalam setiap proyek pembangunan baik APBD kabupaten, provinsi maupun pusat selalu ada papan proyek yang mencantum jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang digunakan. Kenapa dana desa tidak bisa. Itu yang kami maksud dengan transparansi,†lanjut Asep.
Pembangunan di Desa Cijulang ini bermasalah karena di desa lain penggunaan anggaran dana desanya taat prinsip transparansi dengan memasang papan proyek. “Semua desa di seluruh Indonesia mengacu pada aturan yang sama, kok pelaksanaan di Desa Cijulang beda. Ini kan jadi aneh sehingga menjadi pertanyaan besar bahwa yang ‘gagal paham’ itu siapa, warga atau pihak desa?†pungkas Asep.
Sementara itu, Ketua BPD Cijulang Sobarna mengatakan aspirasi masyarakat terkait transparansi DD ini akan segera dibahas dalam rapat internal dengan agenda evaluasi kegiatan pembangunan di desa. "Sebaiknya jangan diperbesar masalah tapi kita evaluasi untuk proses pembangunan ke depannya," ujar Sobarna.
