Oleh: Milna Hijriani
Masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mendekati akhir, namun PR besar mereka belum berakhir. Janji manis semasa kampanye soal kedaulatan pangan nyatanya tak berbuah manis. Empat tahun menjabat sebagai orang nomor wahid di Indonesia, kedaulatan pangan yang dijanjikan nyatanya diingkari.
Jauh panggang dari api, janji kedaulatan pangan terkikis oleh tingginya impor yang dilakukan pemerintah. Walaupun pemerintah menilai pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami peningkatan, namun tetap tak lebih dari meroketnya jumlah impor yang akhirnya membuat Indonesia menemui titik defisit tertinggi sepanjang Indonesia merdeka.
Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, melambungnya impor di era Jokowi telah berimbas kepada defisit neraca perdagangan sepanjang tahun 2018 yang mencapai angka US$ 8,57 miliar atau setara Rp 128,5 triliun dengan kurs dollar Amerika Serikat Rp 15 ribu.
Padahal sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, Gemah ripah loh jinawi, yang karenanya sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Bahkan, karenanya pernah menjadi negara pengekspor gula tertinggi didunia. Namun kini keadaan berbalik, Indonesia malah menjadi negara pengimpor nomor 1.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengkritik besarnya impor gula yang dilakukan dua tahun belakangan ini. Melalui cuitannya di Twitter, Faisal Basri mengunggah infografik berupa grafik batang berjudul "Principal Sugar Importing Countries in 2017/2018" yang bersumber dari Statista.
Dari grafik batang itu terlihat sepanjang tahun 2017 - 2018, Indonesia mengimpor gula hingga 4,45 juta ton. Volume impor gula ini tertinggi dibanding Cina (4,2 juta ton), Amerika Serikat (3,11 juta ton), Uni Emirat Arab (2,94 juta ton), Bangladesh (2,67 juta ton), dan Aljazair (2,27 juta ton).
Volume gula yang diimpor Indonesia itu juga melampaui negara seperti Malaysia (2,02 juta), Nigeria (1,87 juta ton), Korea Selatan (1,73 juta ton), dan Arab Saudi (1,4 juta ton).
Impor gila-gilaan ini tak hanya berdampak pada defisitnya neraca perdagangan, namun juga berdampak pada para petani lokal. Gencarnya impor gula membuat membuat harga beli gula dari tangan petani terus menurun akibat stok gula yang membludak. Sekjen Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), M. Nur Khabsin menghitung harga rata - rata beli gula petani di tahun 2016 sebesar Rp 11.500 per kg. Di tahun 2017, harganya turun 17 persen, menjadi Rp 9.800 per kg. Sedangkan di tahun 2018 ini (data sementara), harga beli gula rata - rata Rp 9.500 per kg. Menurut Khabsin, anjloknya harga gula tersebut disebabkan karena banjir impor gula rafinasi. Tentu hal ini membuat petani tebu harus mengecap pahit kerugian
Tak kalah miris dari si tebu manis, bahkan jagung yang (sebetulnya) produksi lokalnya masih dapat menckupi kebutuhan di daerah - daerah, -bahkan surplus- menurut Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi, telah memesan tiket impor sebanyak 100 ribu ton. Astaghfirulloh.
Arus impor yang bersamaan dengan masa panen membuat petani jagung lokal menjerit. Pasalnya jika impor dilakukan saat memasuki masa panen, petani khawatir harga jagung mereka akan anjlok. Dan hal ini juga bisa merusak semangat para petani yang produksi jagungnya justru mencukupi kebutuhan.
Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut pakar ekonomi Rizal Ramli, ada 3 penyebab yang membuat Indonesia terus melakukan impor pangan. Pertama tidak adanya strategi besar agar mendorong Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.
Kedua, terlalu fokus pada masalah teknologi yang memang penting, yaitu bibit, irigasi, pest control dan lain-lain. Tapi kita tidak memiliki kebijakan harga yang menguntungkan petani.
Terakhir, menurut Rizal ada oknum pejabat RI yang sudah kecanduan impor. Tujuannya untuk berburu rente demi keuntungan pribadi.
Maka dibutuhkan solusi mendasar untuk memutus rantai impor untuk melindungi kepentingan warga negara dan mencegah ketergantungan kepada asing.
Dalam Islam, pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi per-individu. Hal ini merupakan tanggung jawab pemimpin untuk memenuhi kebutuhan setiap rakyatnya.
Untuk meningkatkan produktivitas lahan, tanah - tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu. Rasul bersabda: Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud).
Selanjutnya, siapapun yang memiliki tanah baik dari menghidupkan tanah mati atau dari warisan, membeli, hibah, dsb, jika ia telantarkan tiga tahun berturut-turut maka hak kepemilikannya atas tanah itu hilang. Selanjutnya tanah yang ditelantarkan pemiliknya tiga tahun berturut-turut itu diambil oleh negara dan didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya, tentu dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil.
Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, kita dapat belajar dari Rasul saw yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai katib untuk mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.
Praktik pengendalian suplai pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab ra. Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab ra menulis surat kepada walinya di Mesir, Amru bin al Ash tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengirimkan pasokan. Lalu Amru membalas surat tersebut, saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang 'kepalanya' ada di hadapan Anda (di Madinah) dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir) dan saya sedang mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut.
Itulah konsep Islam pada penyelesaian masalah pangan. Konsep tersebut tentu baru dapat dirasakan kemaslahatannya dan menjadi rahmatan lil alamin bila ada institusi negara yang melaksanakannya. Wallahu'alam bi shawab.
