SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia yakni terkait sistem dan perizinan. Hal ini disampaikan setelah Jokowi menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan yang dipimpin Ratu Maxima dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta hari ini.

"Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," kata Jokowi, Selasa, 13 Februari 2018. Ia menyebutkan penyederhanaan dan perbaikan sistem inklusi keuangan menjadi kunci sukses penerapan dan perluasan keuangan di Tanah Air.

Hal kedua, menurut Jokowi, yakni penyederhanaan izin-izin yang selama ini terkesan masih sangat ruwet. "Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan."

Presiden Jokowi menambahkan ia ingin seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. "Kita ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Semuanya, seluruh masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan," katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden pada pertemuan itu menambahkan sejak 18 bulan lalu, Ratu Maxima sudah datang ke Indonesia. Pemerintah, kata Darmin, tengah menyiapkan mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif. "Kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain," ucap Darmin.

Dan sejak 18 bulan lalu itu pula, menindaklanjuti instruksi presiden Jokowi, pemerintah telah berupaya mengembangkan beberapa program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, dan beras sejahtera. Pada 2019, Pemerintah RI menargetkan tingkat inklusi keuangan akan menyamai negara-negara lain yang selama ini sudah maju di antaranya India.

Sumber: Tempo