SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla gagal dalam menjalankan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan janji kampanye. Sesuai janjinya pemerintah memiliki target untuk melakukan swasembada pada produk pangan seperti padi, jagung dan kedelai (Pajale). Namun sejak Januari hingga September 2017, masih terjadi impor beras dengan toal mencapai 198.560 ton, impor jagung dengan total 512.075 ton.

Karena itu, menurut Fadli, keberhasilan dalam melakukan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun. Tapi juga ditentukan lewat berapa jumlah orang miskin yang kini hidupnya sejahtera. Sebab, merujuk pada teori pembangunan, keberhasilan tersebut diukur dari tiga indikator yakni, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

“Makanya berkali-kali saya mengingatkan agar pemerintah segera evaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang telah mereka canangkan. Pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia atau yang biasa disebut ‘people centered development’,” ucap Fadli seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 31 Desember 2017.

Sepanjang tahun 2017, kata dia, pemerintah lebih banyak fokus pada pembangunan infrstruktur tetapi abai dalam melakukan pembangunan manusia. Menurut Fadli, salah satunya bisa dilihat dari nasib para petani dan nelayan yang notabene merupakan sektor ekonomi primer di Indonesia.  

“Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2017 saya catat stagnan. Bahkan, NTP subsektor tanaman pangan dan perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka,” kata Fadli 

Data Badan Pusat Statistik, Fadli melanjutkan, pada Maret 2017 dilaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, secara geografis ada sebanyak 61,57 persen berada di kawasan pedesaan. Belum lagi data juga menunjukkan bahwa pada periode September 2017 hingga Maret 2017 indeks kedalaman kemiskinan tercatat mengalami kenaikan dari 1,74 menjadi 1,83 poin.

“Ini tentu memprihatikan dan menunjukkan buruknya kehidupan petani. Tak heran jika mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional,” ucap Fadli yang juga menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini menyoroti ekonomi petani era Jokowi.

Sumber: Tempo