SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan sejumlah kementerian masih tak efektif dalam menggunakan anggarannya. "Semua departemen kalau disuruh ngabisin uang paling jago. Termasuk KKP kalau tidak direm," ujar Susi dalam sambutannya pada Sosialisasi Program Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018, di gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2017.

Menurut Susi, penggunaan anggaran sebaiknya harus efektif dan efisien. Dia mengatakan KKP sendiri ingin berubah untuk lebih baik dalam penggunaan anggaran. "Kami ingin berubah, KKP ingin berubah," katanya.

Selain itu, untuk perubahan yang lebih baik, Susi memastikan kementeriannya tidak memperbolehkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu, kata dia, termasuk pengelolaan anggaran dari APBN akan bebas dari KKN. "Saya pastikan tidak boleh, Pak Irjen juga harus memastikan itu."

Menurut Susi, KKP harus bisa independen untuk mencegah KKN berkembang. Dia mengatakan agar kinerja KKP bagus, kementerian ini tidak boleh menerima titipan-titipan pejabat. "Tidak boleh titipan siapa-siapa. Jangan takut sama bekas menteri, bekas dirjen, bekas jenderal, bekas siapa, independen saja. Kalau produknya jelek ya kita tidak beli," ucapnya.

Susi Pudjiastuti mengatakan di tahun ke depan KKP ingin berubah untuk lebih baik lagi. Sebab Indonesia sendiri memiliki laut dan sumber daya yang baik yang tidak boleh disia-siakan. "Kita masuk dalam 10 negara perikanan terbesar di dunia, dari luas lautnya, variasi daripada kemaritiman, pulau-pulau, pariwisata, everything. Kita itu luar biasa," katanya.

KKP tahun depan memperoleh alokasi anggaran dari APBN 2018 sebesar Rp 7,28 triliun. Angka tersebut turun sebesar 20,26 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 9,13 triliun. 70 persen anggaran tahun 2018 akan dimanfaatkan oleh KKP untuk kepentingan stakeholders dan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

Sumber: Tempo