SUKABUMIUPDATE.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti mengatakan pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi lahan garam.

Tanah-tanah menganggur bisa segera diatur agar PT Garam (Persero) masuk dan beroperasi di sana. "Yang terlantar agar segera diproses, PT Garam harus masuk, terus BPPT dari teknologinya," kata Brahmantya saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2017.

Brahmantya menuturkan ada potensi lahan tidur di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur, seluas 5.000 hektare dan di Kabupaten Nagekeo, NTT, seluas 1.700 hektare. "Kami nanti kroscekke NTT, untuk melihat berapa lahan yang bisa dimanfaatkan."

Hari ini, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Brahmantya untuk membicarakan garam nasional. Selain itu, ada juga Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono.

Menurut Brahmantya, ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan industri garam nasional. Industri yang membutuhkan ekstensifikasi adalah penambangan dari lahan atau on farm. "On farm butuh ekstensifikasi menggunakan teknologi."

Brahmantya menjelaskan, PT Garam memiliki lahan 400 hektare di NTT yang akan dikembangkan. Untuk pengembangannya tergantung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang berapa jumlah lahan tidur yang bisa dimanfaatkan di NTT. "Itu penting," ucapnya.

Alasan pemilihan NTT untuk ekstensifikasi lahan garam, Brahmantya mengatakan karena masa panasnya mencapai 6-8 bulan dan salinitas lautnya lebih asin. Curah hujan pun sangat pas untuk industri garam. "Bisa sampai 100-120 ton per hektare (produksinya)," ujarnya.

Menurut Brahmantya, pemerintah ingin melakukan kunjungan ke NTT setelah 17 Agustus nanti. Di sana, akan ada rapat yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Sumber: Tempo