SUKABUMIUPDATE.com -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan tentang keberhasilan kementeriannya dalam mencetak tiga kali pencapaian dalam satu kali kesempatan di tahun ini.

Ini membuat waktu Kementerian Keuangan tersita sejak Januari 2017 hingga saat ini. Menurut Sri Mulyani, keberhasilan antara pemerintah dan DPR yang disebut sebagai hattrick itu terkait dengan rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada kamis (27/7/2017).

“Ada tiga hattrick, yakni Perppu Nomor 1 1 Tahun 2017 mengenai Automatic Exchange of Information, ada APBN Perubahan 2017, serta Undang-Undang Pertanggungjawaban keuangan kita di 2016. Itu diketok dalam satu kali pertemuan paripurna. Kebetulan saya dari pagi, siang dan sore di DPR,” ujar Sri Mulyani saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta Barat, Selasa (1/8/2017). 

Sri Mulyani menuturkan, perubahan terhadap APBN 2017 dilakukan dengan mengubah beberapa proporsi belanja dan penerimaan, terutama untuk belanja tertinggi, seperti Asian Games, yang akan diselenggarakan pada 2018. Adapun undang-Undang mengenai pertanggungjawaban keuangan pada APBN 2016 untuk pertama kalinya mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Jadi kami menutup tahun 2016, dan harus diaudit oleh BPK dan disampaikan ke Dewan, sehingga pertanggungjawaban 2016 seperti apa, berapa akhirnya penerimaan, berapa belanja, dan berapa utang. Kemudian 2017 sendiri yang sedang berjalan ada perubahan pos, dan kami sedang menyiapkan untuk APBN 2018, nanti presiden akan brpidato di hadapanDPR untuk APBN 2018,” ucap Sri Mulyani. 

Sri Mulyani menambahkan, tugas utama dari Kementerian Keuangan adalah untuk mengelola APBN menjadi instrumen yang kredibel. Artinya, estimasi penerimaan diusahakan sedekat mungkin dengan realisasi, walaupun setiap saat ekonomi bergerak naik turun, sementara pemerintah harus membuat APBN satu tahun sebelumnya. “Ekonomi berubah dan kita akan terus membuat akurasi dari sisi penerimaan. Kami ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa upaya penerimaan pajak itu jangan dibaca sebagai sesuatu yang menakutkan karena ekonomi lesu sehingga masyarakat ketakutan,” tuturnya. 

Menurut Sri Mulyani, untuk tahun ini penerimaan negara diperkirakan di angka Rp 1.750 triliun, sedangkan belanja diperkirakan sekitar Rp 2.080 triliun. Adapun belanja itu akan lebih digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dari sekitar 257 juta penduduk Indonesia, diperkirakan 60 persennya merupakan kelompok muda yang harus mendapatkan pendidikan, kesehatan. Kecukupan gizi, infrastruktur air bersih, dan lain-lain, sehingga mau tidak mau hal tersebut harus dianggarkan dalam APBN.

“Jumlah atau kualitas dua-duanya penting. Waktu 10 tahun terakhir saat saya dulu menjabat Menteri Keuangan, anggaran pendidikan Rp 105 triliun, dan sekarang sudah Rp 400 triliun. Kalau belanja pendidikan semakin baik, kita juga dapat meningkatkan belanja untuk mengejar ketertinggalan kita,” ucap Sri Mulyani.

Sumber: Tempo