SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menertibkan impor berisiko tinggi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.
Menurut Sri Mulyani, penertiban impor berisiko tinggi harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Selama ini, kata Sri Mulyani, penyelundupan barang-barang impor kerap melibatkan para pelaku yang berada di berbagai kementerian dan lembaga.Â
"Peran Polri, TNI, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK berarti sekali bagi Bea Cukai untuk menertibkan impor berisiko tinggi dan menjaga penerimaan negara, menjaga perbatasan," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu, (12/7).
Dengan bersinergi bersama para stakeholder terkait, Sri Mulyani ingin memberikan sinyal kepada para pengusaha bahwa kementeriannya bertekad melayani mereka dengan lebih baik. "Kami juga ingin memperbaiki sistem, memperbaiki tingkah laku dan kinerja kami," ujar Sri Mulyani.Â
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menuturkan penertiban importir nakal selama ini oleh para penegak hukum berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, kata Prasetyo, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) penertiban impor berisiko tinggi.
"Kami harap, dengan satgas ini, upaya pencegahan dan penindakan impor berisiko tinggi lebih baik. Kami menyadari bahwa praktek seperti ini nantinya di satu sisi akan mematikan produksi dalam negeri dan di sisi lain menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara," ujar Prasetyo.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, jumlah importir berisiko tinggi memang hanya sekitar 5 persen dari seluruh importir yang ada. "Tapi, kalau tidak di-manage, akan menghancurkan perekonomian Indonesia. Ini juga yang menghambat dwelling time," tuturnya.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki berujar, praktek penyelundupan masih banyak terjadi. "Selain sistem yang buruk, ada pula pembekingan-pembekingan. Ini harus kita hentikan. Sinergi ini adalah bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan," kata Teten.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pun menyatakan dukungannya atas sinergi untuk penertiban impor berisiko tinggi tersebut. Begitu pula dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Mereka mendukung sepenuhnya kerjasama ini.
Sumber: Tempo
