SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Perbatasan Negara, hari ini, Rabu (12/7). Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh lintas kementerian.

Kementerian yang hadir antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, hingga Kementerian Perhubungan. Rapat koordinasi ini pun dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi dan mempersiapkan bagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden pada rapat kabinet pemerintahan pertama. Rapat menginstruksikan pembangunan perbatasan negara tahap pertama terkait dengan infrastruktur ekonomi harus selesai dalam dua tahun.

"Selain itu rapat ini khususnya untuk memasuki tahun anggaran 2017/2018, yaitu infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan," ujarnya, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, (12/7).

Adapun infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya adalah puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Tjahjo mengatakan dengan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. "Program strategis nasional ini harus terjamin dilakukan di daerah tepat waktu."

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berujar pemerintah berupaya untuk mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negara yang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking. 

"Kini berubah jadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan," ucapnya. Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. Dia menyebutkan di Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 km, di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km. 

Pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya, diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai target."

Menurut Wiranto, ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaiannya.

Sumber: Tempo