SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah sedang menggodok peraturan berupa instruksi presiden untuk mempercepat swasembada garam nasional yang ditargetkan tahun ini.
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi, dan Non Konvensional, Kemenko Maritim Amalyos mengatakan percepatan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petambak garam rakyat, dan penyerapan tenaga kerja.
“Dari identifikasi awal serta rancangan Inpres yang sudah kami susun, setidaknya ada 20 kementerian dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya pencapaian swasembada garam ini, baik hulunya maupun hilirnya," katanya dalam siaran pers, Rabu, 12 April 2017.
Rancangan Inpres, sambungnya, diharapkan selesai Mei 2017 untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet.
Menanggapi hal itu, Kasubdit Air Laut, Non Energi, dan Benda Muatan Kapal Tenggelam Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zaki Mahasin menyampaikan agar kementerian dan lembaga yang dipilih benar-benar berkaitan dengan swasembada garam nasional.
“Terkait 20 kementerian atau lembaga tersebut, supaya dipastikan apakah benar-benar mereka terkait selama proses swasembada garam nasional tersebut atau hanya sesekali saja. Kalau sesekali saja, kita beri tembusan saja untuk koordinasi, sehingga tidak overload dan menteri-menteri terfokus pada apa kerja dan peran mereka masing-masing,†ungkap Zaki.
Dengan penataan yang benar, lanjutnya, dia yakin komunikasi akan berjalan benar, dan tujuan Inpres swasembada garam nasional lebih signifikan dan jelas.
Sumber: Tempo
