SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penambahan jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 161,1 kilometer tahun ini. Rencananya, jalan yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat itu akan memiliki panjang hingga 1.900 kilometer dan dibangun bersama Direktorat Zeni TNI.
Jalan yang berada di perbatasan Kalimantan saat ini telah mencapai 1.582 kilometer di mana 520,85 kilo meter di antaranya dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2015 hingga kini. Sisanya, jalan sepanjang 318 kilometer, akan dituntaskan pada 2018.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan kawasan perbatasan merupakan program prioritas kementeriannya. Dibangunnya jalan paralel di perbatasan, selain Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur permukiman, sesuai dengan cita-cita Jokowi, yakni membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan.
“Desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara serta sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,†ujar Basuki, dalam keterangan resmi, Sabtu, 18 Maret 2017.
Terdapat sepuluh ruas jalan paralel perbatasan yang dibangun tahun ini, yakni Temajuk Aruk, Siding-Entikong, Rasau-Batas Kapuas Hulu, Nanga Era-Batas Kaltim 1, Nanga Era-Batas Kaltim 2, Long Pahangan-Long Boh, Batas Kalbar-Tionghoang, Mensalong-Toulumbis, Long Kemuat-Langap-Malinau, serta Long Nawang-Long Pujungan.
Adapun jalan paralel ini mencakup jalan sepanjang 849 kilometer di Kalimantan Barat, 223 kilo meter di Kalimantan Timur, dan 827 kilometer di Kalimantan Utara. Beberapa ruas jalan di Kalimantan Barat juga dikerjakan oleh kontraktor badan usaha milik negara, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk ruas Aruk-Sajingan dan PT Brantas Abipraya untuk jalan akses ke PLBN Badau.
Sumber: Tempo
