SUKABUMIUPDATE.COM - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sebenarnya pembangunan keekonomian yang berkesinambungan dan merata adalah hak semua warga negara, oleh sebab itu BBM satu harga harus dilakukan di seluruh kawasan Republik Indonesia," ujarnya di Jayapura, Minggu (20/11).
Ia menimpali, "Tentunya kami dari dunia usaha sangat mendukung penuh karena itu juga salah satu masukan yang kami berikan secara terus menerus kepada pemerintah."
Selain itu, ia menilai, penerapan program tersebut akan mendorong pembangunan di kawasan layaknya Papua, karena kalau semuanya mahal, maka bagaimana pembangunan bisa berjalan secara baik, merata dan berkesinambungan.
"Kita sangat mengapresiasi pemerintah dengan program BBM satu harga di Papua. Diharapkan ketimpangan pembangunan Indonesia bagian Barat dengan Timur akan semakin kecil," katanya.
Rosan menilai subsidi Rp800 miliar yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk Provinsi Papua sudah sangat wajar untuk dilakukan karena itu hanya sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan milik negara tersebut.
"Kalau saya melihatnya itu memang sudah tugas pemerintah, tidak bisa semua dilihat ini menguntungkan atau tidak, itu semua harus dilakukan dalam subsidi silang. Dalam hal ini mungkin Pertamina untung di tempat lain, kemudian di kawasan lain belum menguntungkan," ujarnya.
Ditegaskannya bahwa penerapan program BBM satu harga harus dilihat secara keseluruhan bahwa penyediaan infrastruktur adalah tugas pemerintah dan harus dilakukan secara merata sekaligus adil.
"Tidak masalah, Pertamina masih untung besar karena di daerah lain infrastrukturnya sudah terbangun, kawasannya memang sudah besar, kan untung juga. Jadi, harus subsidi silang," katanya.
Ia pun menambahkan bahwa program serupa harus diterapkan di bidang lainnya, seperti listrik, air dan infrastruktur jalan.
