SUKABUMIUPDATE.com - Menjelang dibukanya pendaftaran pasangan bakal calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan kerjasama pemeriksaan kesehatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Himpunan psikologi Indonesia (Himpsi).
Penandatanganan tersebut berlangsung di aula utama kantor KPU, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang.
BACA JUGA:Â Gandeng Muspida, KPU Kota Sukabumi Gelar Seminar Peran Fungsi Aparat Pemerintah
Ketua KPU, Hamzah mengatakan, rencananya pemeriksaan kesehatan para kandidat Paslon akan dimulai pada 11 hingga 15 Januari 2018 mendatang.
"Kalau tahap pendaftaran baru akan dibuka pada delapan hingga sepuluh Januari," ujar Hamzah, kepada sukabumiupdate.com, Kamis (21/12/2017).
Hamzah mengaku, ini merupakan persiapan menghadapi tahapan Pilkada yang akan memasuki proses penerimaan Balon.
BACA JUGA:Â Tingkatkan Pemahaman Anggota PPK, KPU Kabupaten Sukabumi Gelar Bimtek
"Ya meskipun belum diketahui berapa jumlah pasangan calon yang akan mendaftar," katanya.
Hamzah mengharapkan IDI, BNN dan HIMPSI harus bekerja secara profesional. Apabila dalam perjalannya tidak terjadi ke profesionalan, maka semua eleman masyarakat termasuk IDI juga untuk dilaporkan ke KPU.
"Pada prinsipnya yang berkompetensi melakukan kesehatan itu yakni mereka (IDI, BNN dan Himpsi). KPU tidak mempunyai wewenang untuk itu, maka hasilnya dari mereka pun kita akan sampaikan kepada publik," bebernya.
BACA JUGA:Â KPU Kota Sukabumi Gelar Rakor Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Balon Walikota
Tentunya profesionalisme dan indepediensi tim pemeriksa kesehatan saat bekerja bisa dijunjung tinggi tidak melihat dari segi subjektifitas.
"Karena kalau satu bakal calon dibuat spesial atau perlakukan khusus, maka akan berlawanan dan mendapat cemoohan dari pasangan calon lain. Sebab seperti yang dikatakan ketua IDI pemeriksaan ini juga mempertaruhkan jabatan jika tidak profesional," pungkasnya.
