SUKABUMIUPDATE.com - Polemik mutasi, rotasi, dan promosi pejabat eselon II, III dan IV di Kabupaten Sukabumi masih berlanjut. Setelah bertemu dengan Bupati Sukabumi, untuk meminta klarifikasi langsung terkait kabar tak sedap dibalik penyusunan kabinet, partai koalisi pendukung duet Marwan-Adjo akan meminta dokumen seleksi dan penilaian yang dilakukan oleh tim untuk dibuka ke publik.
Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi kepada sukabumiupdate.com, Minggu (01/01/2017).
“Kami sudah bertemu bupati namun tetap saja banyak yang harus diklarifikasi secara detil untuk menjawab keraguan dan pertanyaan publik terkait dugaan masalah dalam proses tersebut,†ungkap Badri melalui saluran telepon.
Menurut Badri, ada pertanyaan besar yang harus dijawab dengan data dan fakta bukan sekedar statemen bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan aturan. “Kami akan bertanya langsung kepada Sekda (Sekretaris Daerah-red) Kabupaten Sukabumi sebagi ketua tim seleksi dan penilaian dalam proses mutasi, rotasi dan mutasi di akhir tahun 2016 kemarin,†tambahnya.
Data dan dokumen terkait proses tersebut harus dibuka, sehingga argumen sesuai dengan aturan tersebut bisa terjawab lebih gamblang. Karenanya, dalam dua hari ke depan Partai Demokrat menyatakan akan mengambil sikap.
“Saya juga akan melakukan klarifikasi terkait banyaknya laporan yang menyatakan bahwa pengangkatan dan pelantikan ribuan pejabat kemarin itu tidak sah secara hukum. Tunggu dalam satu dua hari ini, Demokrat akan bersikap,†pungkasnya.
