SUKABUMIUPDATE.COM - Isu mutasi dan rotasi eselon II dan III di Kabupaten Sukabumi dan wakil bupati yang tidak diajak dalam penyusunan “kabinet” memancing respon dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPC PPP, Yusuf Ridwan mengaku, sebagai partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Marwan-Adjo dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu, akan meminta klarifikasi terkait kabar tersebut.

"Kita akan melakukan komunikasi politik dengan partai koalisi pendukung Marwan-Adjo untuk membahas masalah ini," ujar pria yang akrab disapa Kang Datep itu, melalui saluran telpon kepada sukabumiupdate.com, Rabu (28/12).

Datep mengaku, sebagai partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Marwan-Adjo dalam pilkada, akan meminta klarifikasi terkait kabar tersebut.

“Tidak bisa membangun Kabupaten Sukabumi seorang diri, harus bersama sama. Bahkan kepala daerah harus bisa merangkul semua pihak. Termasuk yang berseberangan saat Pilkada lalu untuk membangun Sukabumi lebih baik,” lanjutnya.

Datep menambahkan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Sukabumi adalah hak prerogatif bupati. “Tapi untuk urusan menjaga harmonisasi pimpinan daerah, dalam hal bupati dan wakil bupati kami berhak mempertahankannya,” lanjutnya.

Datep menjelaskan akan melakukan komunikasi politik dengan partai koalisi pendukung Marwan-Adjo untuk membahas masalah ini. “Secepatnya kami akan bertemu membahas semua isu terkait pimpinan daerah. Kami akan bersikap,” pungasnya.