SUKABUMIUPDATE.COM – Awalnya saya hanya tertarik membaca berita sukabumiupdate.com berjudul “562 Warga Kabupaten Sukabumi Pelanggan Aktif Waria dan WPS” dan “Marwan: Anak di Kabupaten Sukabumi Terancam Bila Perempuan Jadi Buruh”.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami tentu sadar betul, banyaknya kaum perempuan Sukabumi yang bekerja di ruang publik, tidak sekadar meninggalkan persoalan tingginya angka pengangguran di kalangan pria, tetapi bak efek domino, akan diikuti serentetan permasalahan sosial lainnya.

Tetapi, mulai sekarang, kaum pria Sukabumi layak berharap banyak kepadanya, bahkan layak menagih komitmen kepala daerah yang berpasangan dengan Adjo Sardjono itu. Agar tidak hanya sekadar berwacana, terlebih jika sebatas pencitraan.

Karena faktanya sekarang ini, cukup dengan seupil syarat saja, kaum wanita Sukabumi begitu mudah mendapatkan pekerjaan, terutama di pabrik-pabrik. Sedangkan pada sisi lain, banyak lelaki berijazah strata satu sekalipun, harus rela menjadi penunggu rumah, pelayan toko, tukang ojek, atau yang sedikit lumayan, menjadi guru honorer.

Pernahkah para Anda sebelumnya merasa khawatir, kelak ratusan ribu kaum pria Sukabumi memilih menjadi Waria? Atau jangan-jangan ini merupakan cerminan frustasi pemerintah daerah (Pemda) yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum pria?

BACA JUGA: Marwan: Anak di Kabupaten Sukabumi Terancam Bila Perempuan Jadi Buruh

Mungkin Anda menilai saya sebagai —istilah anak muda sekarang— lebay. Tetapi bukan pula mustahil. Setidaknya Thomas Aquinas sudah mengingatkan: “Semua lelaki memiliki kecenderungan feminin.”

Asal Usul Waria di Indonesia

Entah kapan tepatnya penyimpangan gender tersebut mulai terjadi, tetapi manjalin hubungan sesama jenis memang sudah ada sejak dahulu, dan dibahas di semua kitab suci agama samawi, serta banyak catatan sejarah.

Khusus di Indonesia, dimulai pada 1968, sejak saat itu dikenal isitilah Wadam (Hawa dan Adam). Arti kata Wadam, untuk menunjukkan seseorang pria yang berperilaku bak perempuan. Lalu pada 1969, lahir organisasi Waria pertama di Indonesia yakni Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), yang difasilitasi Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Ali Sadikin. Namun, karena ada penentangan dari ulama, karena mengandung nama seorang nabi, yakni Adam AS, sejak 1980, istilah Wadam diganti menjadi Waria.

Keberadaaan Waria mulai mengundang cibiran sengit, ketika pada 1981 muncul penyakit AIDS yang pertama kali ditemukan pada kalangan gay di kota-kota besar Amerika Serikat (AS), Kemudian diketahui HIV adalah virus penyebab AIDS yang pertama kali ditularkan melalui hubungan seks anal sesama laki laki.

Masalah HAM

Sejak bermunculan organisasi gay di berbagai belahan dunia, mulailah perdebatan masalah hak asasi manusia (HAM) bagi Waria dan gay. Bahkan pada 1993-1994, isu orientasi seksual masuk dalam agenda Konferensi PBB tentang HAM di Wina, Austria, tetapi ditentang negara-negara konservatif, termasuk Singapura dan Indonesia. Namun, pada 1990 di San Fransisco, AS, berdiri Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC).

Akibat dari diskriminasi terhadap kaum homo/waria/lesbian, pada 1995 isu orientasi seksual diperjuangkan oleh para aktivis homo/waria/lesbian pada Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-2 di Beijing, China. Dan kembali pihak-pihak konservatif, termasuk Vatikan, Indonesia, dan Iran, menentangnya.

Lalu pada April 2001, Belanda menjadi negeri pertama yang mengesahkan perkawinan untuk semua (termasuk gay dan lesbian). Bahkan sejak 1994, Afrika Selatan memberikan jaminan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di dalam konstitusinya.

Di Sukabumi, tidak ada larangan tegas dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau lainnya yang mengatur atau melarang keberadaan Waria. Sehingga siapa pun bisa memilih menjadi Waria (termasuk wanita tomboy), kapan pun.

Akibatnya, begitu mudah kita menemui mereka dari ujung ke ujung Sukabumi. Bahkan saking mudahnya menemukan mereka, mungkin sebagian dari warga Sukabumi kini berpikir, menjadi Waria itu, biasa!

Parahnya lagi, dalam banyak kasus, pilihan menjadi Waria dan wanita tomboy, walaupun cuma bermodal ijazah sekolah menengah pertama (SMP), jauh lebih menjanjikan pekerjaan dibanding menjadi lelaki tulen dengan ijazah S1 sekalipun. Tak heran, jika Laura Schippers, warga Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, yang jebolan bangku kuliah, justru memilih menjadi model transgender. Gaswat!!!

Kenapa Menjadi Waria?

Irfan, salah seorang waria yang mengelola sebuah salon kecantikan di daerah Parungkuda menuturkan, “Ia tak pernah meminta dilahirkan sebagai Waria.” Bagi Irfan, berperilaku lembut atau berdandan bak perempuan mendapatkan kepuasan batin tersendiri, layaknya mampu lepas dari beban psikologis yang membekapnya.

Sedangkan menurut Pakar Kesehatan Masyarakat dr Mamoto Gultom, Waria adalah subkomunitas dari manusia normal. Bukan sebuah gejala psikologi, tetapi sesuatu yang biologis. Kaum ini berada pada wilayah transgender: perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. (Kompas, 07/04/2002).

Dan menurut Guru besar psikologi UGM Prof Dr Koentjoro, diakibatkan bila peran ibu yang salah dalam menerapkan pola asuh anaknya yang lebih besar dan memperlakukan anak laki-laki layaknya perempuan. Mungkin dalam kehidupan keluarga mayoritas perempuan sehingga jiwa yang terbentuk adalah jiwa perempuan (jawapos.com, 08/06/2005).

Belajar dari Negeri Mullah

Menangani permasalahan Waria, mungkin kita bisa belajar dari Republik Islam Iran. Karena hukum Islam meminta ketegasan pilihan bagi Waria: menjadi pria atau wanita. Tidak ada pilihan tengah! Karena dalam Islam, kegamangan identitas gender dinilai dapat merusak tatanan alam, sistem sosial, sistem hukum, dan sebagainya.

Solusi pertama yang ditawarkan pemerintah Republik Demokrasi Islam Iran untuk menjawab kegelisahan dan disorientasi seksual para Waria adalah, operasi ganti kelamin sesuai rekomendasi pakar dari berbagai disiplin ilmu, dengan didahului serangkain diagnosa, dan legalisasi ganti kelaminnya sendiri mengikuti fatwa Imam Khomeini.

“Islam memiliki solusi dan obat untuk orang dengan masalah disorientasi seksual. Kalau dia ingin ganti kelamin, ada jalan untuknya. Ganti kelamin berbeda dengan hubungan seks sejenis. Para homoseksual melakukan tindakan menentang kodrat dan hukum agama, sehingga merusak tatanan hidup bermasyarakat dan alasan lain yang lebih mendasar,” kata ulama Iran Muhammad Mehdi Kariminia.

Dr Mir-Jalali, ahli bedah lulusan Paris, adalah spesialis operasi ganti kelamin di Iran, ia mengaku telah mengoperasi lebih dari 450 orang dalam 13 tahun terakhir. Tapi, ia dan pakar lain juga mengaku berhasil menyelamatkan jauh lebih banyak remaja yang tidak layak berganti kelamin, karena mereka hanya mengalami krisis identitas, bukan masalah genetik, fisiologis, atau psikologis.

Banyak pula orangtua mendatangi tim pendiagnosa gender untuk menggagalkan rencana anak mereka berganti kelamin. Mereka mengajukan bukti bahwa anak mereka tidak layak berganti kelamin. Karenanya, tim tersebut harus bekerja keras memutuskan satu kasus, dengan investigasi super ketat dan berbelit.

Pemerintah Iran juga menanggung setengah biaya operasi bagi Warga miskin yang terbukti sesuai diagnosa interdisipliner, layak berganti kelamin. Akta kelahirannya pun akan segera diubah sesuai dengan jenis kelamin barunya.

Solusi pemerintah Iran kedua, adalah dengan mewajibkan para Waria ini mengikuti wajib militer. Untuk yang satu ini, pembaca mungkin pernah menonton acara Be A Man di salah satu stasiun televisi swasta. Seperti itulah kira-kira solusi pemerintah Iran untuk menghapuskan para Waria di negara tersebut.

Cerminan Frustasi Pemda?

Lain di Republik Demokrasi Islam Iran, lain pula di Kabupaten Sukabumi, sebuah kota kecil yang para elitenya senang mengklaim sebagai kota santri --orang-orang luar daerah menyebutnya sebagai kota janda-- di mana trend gay, lesbi, dan biseks, semakin berkembang.

Tidak tanggung-tanggung, di tengah-tengah masyarakat Sukabumi, trend tersebut disambut dan dirayakan sebagai gejala kosmopolit normal. Malah, tidak jarang lesbi dan biseks mendapat kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, dibandingkan lelaki tulen berpendidikan tinggi sekalipun.

Lihatlah ke pabrik-pabrik garmen, sejauh mata memandang, Anda dapat dengan mudah menemukan lesbian butch yang identik dengan wanita tomboy, atau jika sudah pukul 20.00 WIB ke atas, berhentilah sejenak di ujung jembatan Leuwigoong, Kecamatan Cibadak, setiap hari para Waria mangkal menunggu pelanggan.

BACA JUGA: 562 Warga Kabupaten Sukabumi Pelanggan Aktif Waria dan WPS

Atau, Anda bisa nongkrong di perbatasan dengan Kota Sukabumi, dijamin tidak perlu waktu lama untuk menyaksikan para Waria wara-wiri bergoyang pinggul sambil menenteng peralatan karaoke seadanya.

Sungguh ironis memang, di tengah kultur masyarakat yang maskulin seperti Sukabumi, justru mudah ditemui Waria.

Pilihan hidup kah?

Atau jangan-jangan ini merupakan cerminan dari sikap frustasi pemerintah kabupaten (Pemkab) seperti disebut di atas?

Sukabumi (insha Allah) Bukan Papua

Mungkin saat ini sebagian masyarakat Sukabumi masih menganggapnya sebagai soal sepele, karena populasi Waria di Sukabumi masih terbilang kecil. Namun tetap perlu keseriusan dari pemilik kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perlu kebijakan yang dapat lebih memudahkan kaum lelaki berpendidikan rendah sekalipun memperoleh pekerjaan atau penghasilan layak, terutama yang memiliki keterbatasan akses sosial, politik, maupun ekonomi. Dan Pemda adalah pemilik kekuasaan di daerah yang mampu memaksa para pemilik perusahaan agar lebih memprioritaskan kaum lelaki dalam penerimaan tenaga kerja, sekaligus sebagai salah satu syarat berinvestasi di kabupaten terluas se-Jawa dan Bali ini.

Kenapa harus Pemda? Karena persoalan sengkarut permasalahan sosial di Sukabumi memang tidak melulu soal keberadaan Waria. Perilaku tidak tertib sopir angkutan, pedagang kaki lima yang merampas hak pejalan kaki, tawuran pelajar, dan banyak lagi!

Semua ketidakteraturan sosial di atas melibatkan banyak peran kaum Adam, dan hingga kini, warga Sukabumi belum juga juga melihat ada jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan tersebut.

Tidak kah kita merasa khawatir, suatu saat nanti anak cucu kita berpikir, bahwa menjadi pelanggar aturan, tidak tertib berlalu lintas, dan berbuat rusuh itu, boleh!?

Pernahkah kita merasa takut, kelak anak cucu kita berpikir, menjadi Waria bukanlah penyimpangan, tapi hanya perbedaan pada diri manusia, sama halnya seperti seorang yang alami cacat fisik? Tidak kah Anda merasa khawatir, kelak di Sukabumi menjadi Waria adalah trend, seperti halnya transgender di Thailand?

Masak sih, kita tidak khawatir, suatu saat di kolom “Jenis Kelamin” pada kartu tanda penduduk (KTP) anak cucu kita tertulis “Waria”? Setidaknya hal ini pernah terjadi di Provinsi Papua pada 1992-1997. Waduh!

Namun, jika menyimak solusi kedua dari Pemerintah Iran di atas, saya hanya ingin mengajak Anda untuk ikut optimis. Setidaknya ikut membayangkan bersama, suatu saat Bupati Marwan Hamami dan Wakil Bupati Adjo Sardjono bersepakat membuat kebijakan yang mewajibkan semua Waria di Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan a la militer, kemudian merekrutnya, dan ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Namun, jika kita tidak juga melihat ada langkah konkret dari Pemda, sekali lagi, mungkin memang benar, pembiaran terhadap sengkarut permasalahan sosial seperti disebutkan di atas, memang merupakan cerminan dari sikap frustasi pemerintah daerah.

Wallahu alam bishowab.

FERY HERYADI