SUKABUMIUPDATE.COM - Tokoh pesantren Jawa Barat sekaligus Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum berharap pemerintah membuat kebijakan pendukung lainnya setelah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Nasib santri dan pondok pesantren salafi (tradisional-red) di Indonesia akan terancam jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus, seperti anggaran operasional.
“Sebagai orang yang dibesarkan di pesantren, saya sangat bangga pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Namun ini tidak cukup, pemerintah juga harus mengambil kebijakan anggaran untuk membantu pesantren pesantren salafi, yang selama ini hidup susah mati tak mau,†jelas Uu kepada sukabumiupdate.com, Rabu (19/10)
Uu yang hadir di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dalam rangka peringatan hari pangan se-Jawa Barat ini menambahkan, saat ini pondok persantrem salafi membutuhkan bantuan dana operasional dari pemerintah, seperti juga lembaga pendidikan lainnya.
Selain itu, bupati kelahiran Tasikmalaya yang baru berusia 47 tahun itu, menyayangkan masih adanya persepsi dan upaya mengkotak-kotakan salafi dan pesantren lainnya, karena pada dasarnya salafi juga bertujuan mendidik dan memiliki kurikulum
“Kalau pesantren modern yang menggelar kelas pendidikan umum jelas ada bantuan operasional dan alokasi khusus, tapi pesantren salafi tidak. Guru ngaji salafi mayoritas tidak memiliki honor. Ini yang harus kita ubah, dan saya menaruh harapan pada pemerintahan Jokowi-JK untuk bisa merealisasikan hal ini.â€
Selain anggaran, pemerintah juga harus memikirkan solusi agar para santri lulusan salafi juga memiliki pengakuan, sehingga bisa berkiprah lebih jauh setelah keluar dari pesantren. Menurut Uu, pengakuan ini penting agar para lulusan salafi sebagai siswa dari sebuah lembaga pendidikan keagamaan.
