SUKABUMIUPDATE.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Anwar Sadad ajak semua elemen agar solid untuk memberantas pungutan liar (pungli) tenaga kerja.

Semua pihak harus bisa paham dan membantu menangani persoalan tersebut karena bukan saja masyarakat yang dirugikan khususnya pencari kerja, namun harga diri Pemkab Sukabumi pun seperti diinjak-injak.

"Sudah jelas mereka seakan tidak takut dengan pemerintah, kalau mau menolong masyarakat ya jangan minta imbalan yang secara hitungan malah sangat merugikan para pencari kerja," kata Sadad kepada sukabumiupdate.com, Kamis.

Menurutnya, pungli tenaga kerja di lingkungan perusahaan bukan sebatas ketegasan pihak perusahaan yang harus manut pada aturan pemerintah daerah, tapi pihak pemerintah juga harus menegaskan ketertiban administrasi para Ormas dan LSM yang sejauh ini bisa memanfaatkan persoalan tersebut.

"Sejauh ini kan preman bukan perorangan, bisa saja terorganisir atas nama lembaga tertentu. Saya harap pihak Kesbangpol Kabupaten Sukabumi juga menepati janjinya yang katanya dulu akan menertibkan ormas (organisasi kemasyarakatan-red) dan LSM (lembaga swadaya masyarakat-red),"  jelasnya.

Selain itu, masyarakat pun harus berani melapor kepada dinas terkait atau pihak kepolisian bila ada pihak tertentu yang melakukan pungutan kepada pencari kerja. " Kita pun tidak bisa apa-apa jika masyarakat yang merasa dirugikan tidak melaporkan perihal pungutan tersebut. Semua elemen harus solid, sebab bukan hanya bidang ketenagakerjaan saja yang terkait dengan persoalan itu,"  kata Sadad.