Minggu, 18 Februari 2018 - WIB
Follow Us:

Top 10 Ekonomi

DPC GSBI Sukabumi: UMK Tahun 2018 Dipastikan Naik 8,71 Persen
APBD Kabupaten Sukabumi Rp3,161 T, Ini Komposisinya
Ini Cara Ribuan Karyawan PT Muara Tunggal Kabupaten Sukabumi Tolak Rentenir
Di Sukabumi, si Pleci Bisa Seharga Motor Sport
Disedot Online, Penumpang Angkutan Umum di Kota Sukabumi Berkurang Hingga 80 Persen
Anda Perlu Ayam Kampung? Datanglah ke Cicantayan Kabupaten Sukabumi
Kisah Pelipur Lara di Gang Lipur Kota Sukabumi
Libur Tahun Baru, Taman Wisata Cimalati Kabupaten Sukabumi Sedot Tiga Ribu Wisatawan
Mengintip Masa Depan Jampang dari Secangkir Kopi
Dari Nyalindung Menuju Pasar Teh Dunia


Sri Mulyani: Kapal Pencuri Ikan Bisa Dikelola Jadi Aset Negara

Kamis, 11 Januari 2018 - 09:04:42 WIB


Sri Mulyani: Kapal Pencuri Ikan Bisa Dikelola Jadi Aset Negara
© @KemenkeuRI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset negara. Pernyataan itu merespons polemik berkepanjangan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal pencuri ikan.

"Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja bisa dimanfaatkan bagi kita," kata Sri Mulyani usai acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu malam, 10 Januari 2018.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mendukung perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal bagaimana kapal-kapal asing tidak menyalahgunakan izin, trayek, dan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dilakukan sebagai langkah penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Perbedaan pendapat antara dua koleganya di kabinet itu, menurut Sri Mulyani, bisa dipertemukan. "Hal ini bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan, untuk kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya untuk menegakkan tata kelola yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Namun, menurut Sri Mulyani, kapal-kapal asing yang ditangkap karena melanggar hukum tidak bisa dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Tidak (dikelola LMAN), kalau dari LMAN biasanya kalau sudah melalui proses hukum. Kalau itu pengambilalihan secara paksa, masih ada suatu proses hukum yang harus dilalui."

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menyebutkan bahwa proses penyitaan aset negara harus melalui penetapan pengadilan. "Ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas dan dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mau diserahkan ke DJKN, dimusnahkan, atau dilelang," kata Isa mendukung pernyataan Menteri Sri Mulyani sebelumnya.

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi: redaksi@sukabumiupdate.com
E-mail Marketing: marketing@sukabumiupdate.com




TOPIK: Ekonomi

Berikan Komentar