SUKABUMIUPDATE.com - Yuval Noah Harari dalam bukunya yang sangat terkenal, Sapiens: A Brief History of Humankind, mengatakan "Salah satu faktor kunci yang memungkinkan Homo sapiens (manusia, red.) untuk bertahan hidup dan berkembang adalah kemampuannya yang tak tertandingi untuk mengorganisasi dan bekerja sama dalam kelompok besar.”
Menurut Harari, kesadaran untuk berorganisasi mulai muncul selama Revolusi Kognitif, sekitar 70.000 tahun yang lalu. Revolusi kognitif adalah periode transformasi besar dalam cara berpikir dan berkomunikasi Homo sapiens, yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia mulai mengembangkan bahasa kompleks, imajinasi, dan kemampuan untuk menciptakan mitos serta kepercayaan yang memungkinkan mereka bekerja sama dalam kelompok besar. Perubahan mendasar ini membuka jalan bagi terbentuknya struktur sosial dan budaya yang kompleks, sehingga Homo sapiens dapat mengorganisasi diri dengan cara yang belum pernah terlihat pada spesies lain.
Baca Juga: 7 Saksi Diperiksa, Polisi Tahan Oknum Guru SD di Sukabumi: Tersangka Dugaan Pedofilia
Beranjak dari pemikiran Harari, kita bisa berkesimpulan organisasi-organisasi yang sekarang kita kenal sebenarnya merupakan produk evolusi manusia. Entah itu organisasi swasta, atau organisasi pemerintahan. Bentuk awal organisasi pemerintahan pertama kali muncul dalam bentuk negara-kota di wilayah Mesopotamia, khususnya di peradaban Sumeria sekitar 4000–3000 SM. Negara-kota Sumeria, seperti Uruk dan Ur, merupakan cikal bakal struktur pemerintahan formal—dengan sistem hukum, administrasi, dan birokrasi yang terorganisir—yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan hubungan sosial secara kompleks. Organisasi pemerintahan inilah yang menjadi dasar evolusi struktur politik modern.
Salah satu ciri khas yang bertahan hingga kini, organisasi pemerintahan selalu didukung oleh administrasi atau pengadministrasian. Administrasi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya—baik manusia, keuangan, maupun material—untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Baca Juga: Duel di Kuburan saat Magrib, Dua Pelajar SMP Sukabumi Saling Bacok hingga Luka Parah
Salah satu sumber yang sering dijadikan rujukan dalam studi manajemen dan administrasi adalah buku "Management" karya Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. Dalam buku tersebut, administrasi (sering disamakan dengan fungsi manajerial) didefinisikan sebagai proses pengelolaan organisasi melalui empat fungsi utama tersebut, yang juga telah diadopsi secara luas dalam ilmu administrasi publik dan swasta.
Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, sistem pengadministrasian di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa harus cepat membentuk struktur pemerintahan di tengah konflik dan perang kemerdekaan. Banyak praktik administrasi awal masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial Belanda. Namun, upaya penyesuaian dilakukan untuk menciptakan sistem yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa.
Baca Juga: 8 Manfaat Luar Biasa Minum Air Hangat Saat Perut Kosong untuk Tubuh
Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, administrasi negara dijiwai oleh semangat nasionalisme yang tinggi, meskipun sering terhambat oleh sentralisasi dan dinamika politik yang kompleks. Meskipun ada keterbatasan dalam manajemen modern, semangat kebersamaan dan gotong royong turut membentuk budaya administrasi awal Indonesia.
Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi birokrasi secara menyeluruh dengan penekanan pada disiplin, efisiensi, dan pembangunan infrastruktur. Sistem administrasi yang lebih terpusat menghasilkan stabilitas dan kemajuan ekonomi.
Indonesia kemudian memasuki era reformasi yang mendorong desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, sehingga pemerintahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat lokal. Upaya pembaharuan administrasi mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Berbagai undang-undang dan kebijakan baru diberlakukan untuk membangun birokrasi yang lebih responsif. Pada era ini, administrasi pemerintahan mulai mengadopsi digitalisasi. Penerapan e-government dan sistem informasi manajemen telah diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, mengurangi ketergantungan pada sistem kertas, dan mempercepat alur administrasi.
Baca Juga: Sering Mengantuk di Pagi Hari: Benarkah Ini Gejala Diabetes? Simak Ulasan Berikut
Pada titik ini kita akan berkenalan dengan Srikandi, sebuah aplikasi yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang berada di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Diluncurkan sekitar tahun 2019, SRIKANDI bertujuan untuk:
• Mendigitalkan Pengarsipan Arsip Dinamis: Memfasilitasi pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen administratif secara elektronik di instansi pemerintahan.
• Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi: Mempercepat proses pencarian, pelacakan, dan distribusi dokumen melalui sistem terintegrasi yang standar.
• Meminimalisir Ketergantungan pada Dokumen Fisik: Mendukung konsep pemerintahan yang lebih modern dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
• Meningkatkan Keamanan dan Akuntabilitas: Menyediakan mekanisme kontrol akses dan pencatatan transaksi arsip yang lebih terstruktur, sehingga dokumen penting dapat terlindungi dengan baik.
Bagian 1 dari dua tulisan. Secara lebih rinci akan dibahas pada tulisan berikutnya.
