Minggu, 24 September 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Nasional

Kecelakaan Maut Jalan Raya Cimande Menyisakan Luka Mendalam Bagi Keluarga Pengendara Mobil Brio
Pray For Garut, Inilah 17 Korban Meninggal yang Terindentifikasi
Hino Pengangkut Pasir Hantam Lima Mobil, 3 orang Meninggal 3 orang Luka
Bupati: Germas HS Mengacu kepada 12 Indikator
Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Ditawarkan pada Investor Asean
Diperkosa Sejak Usia 16 Tahun, Perempuan Ini Laporkan Gatot Brajamusti ke Polisi
Kronologi Kasus Pembunuhan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Diduga Dibawa Kabur Pria Kenalan di Medsos, Nur Janah (mencaricinta Illahi) Warga Sukaraja Dua Bulan Hilang
Belum Terima THR, Ratusan Pegawai Garmen Mogok Bekerja
Apakah Warga Sukabumi Masih Ingat, Ada Apa dengan 4 Desember?


Wakil Ketua DPR: Pimpinan DPR Tak Bisa Campuri Hak Angket KPK

Kamis, 20 April 2017 - 23:21:28 WIB


Wakil Ketua DPR: Pimpinan DPR Tak Bisa Campuri Hak Angket KPK
© Twitter.com
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan DPR tidak bisa mencampuri hak angket anggota Komisi III DPR yang mendesak KPK membuka rekaman berita acara pemeriksaan tersangka pemberi keterangan palsu KTP elektronik atau e-KTP, Miryam S. Haryani.

"Ini aspirasi kawan-kawan di Komisi III agar ada tindak lanjut dari laporan, RDP (rapat dengar pendapat) dengan KPK. Tentunya kalau sudah masuk dalam alat kelengkapan dewan, pimpinan DPR tidak bisa intervensi apa pun," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (20/4).

Menurut Taufik usulan itu akan dibahas sesuai dengan mekanisme dan tinggal menanti perkembangannya, seperti apa surat resmi pengusulan hak angket. Dalam tata tertib DPR RI, kata Taufik, pengajuan hak angket melekat pada anggota DPR dan ketentuan minimal diajukan hak angket adalah dua fraksi atau 25 orang anggota DPR.

"Akan tetapi, kalau itu merupakan bagian dari salah satu keputusan dari Komisi, setiap komisi rata-rata 50 anggota DPR. Sekarang sudah seluruh fraksi berada di dalamnya," ujarnya. Oleh karena itu, menurut politikus PAN itu, hak sepenuhnya dari komisi sebagai alat kelengkapan dewan untuk melaksanakan fungsi pengawasan mitra kerja.

Ia menilai pimpinan DPR tinggal menunggu surat ataupun tindak lanjutnya secara resmi dari anggota DPR RI di Komisi III. "Itu akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR dan Pimpinan DPR tinggal menunggu tindak lanjut secara internal Komisi III DPR RI," katanya.

Taufik enggan memberikan komentar terkait dengan apakah hak angket itu politis atau tidak karena ada nama anggota DPR yang terseret dalam kasus KTP elektronik yang sedang ditangani KPK.

Ia menegaskan, "Biarkan hak itu menjadi otorisasi Komisi III DPR yang lebih paham sebagai mitra kerja yang membidangi hukum." "Tentunya mekanisme keputusan finalnya seperti apa? Kami ikuti secara mekanisme tata tertib," katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu KTP-el Miryam S. Haryani.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan KPK, sempat terjadi perdebatan alot. DPR mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam yang menyebut ada enam anggota Komisi III yang menekan Miryam saat bersaksi di sidang kasus korupsi KTP-el.

KPK menolak permintaan DPR hingga akhirnya diputuskan Komisi III berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendapatkan rekaman BAP itu. Fraksi yang menyatakan setuju digulirkan hak angket di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, dan PPP.

Fraksi lain, seperti Hanura, PAN, dan PKS masih akan berkonsultasi ke pimpinan fraksi, sedangkan PKB absen saat rapat sehingga belum ada sikap resmi.

 

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com




TOPIK:KPK NASIONAL

Berikan Komentar