Jumat, 24 November 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Nasional

Pray For Garut, Inilah 17 Korban Meninggal yang Terindentifikasi
Hino Pengangkut Pasir Hantam Lima Mobil, 3 orang Meninggal 3 orang Luka
Bupati: Germas HS Mengacu kepada 12 Indikator
Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Ditawarkan pada Investor Asean
Diperkosa Sejak Usia 16 Tahun, Perempuan Ini Laporkan Gatot Brajamusti ke Polisi
Kronologi Kasus Pembunuhan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Diduga Dibawa Kabur Pria Kenalan di Medsos, Nur Janah (mencaricinta Illahi) Warga Sukaraja Dua Bulan Hilang
Apakah Warga Sukabumi Masih Ingat, Ada Apa dengan 4 Desember?
Belum Terima THR, Ratusan Pegawai Garmen Mogok Bekerja
Kabupaten Ini Hanya Punya Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran


Sekjen Transparansi Indonesia Sebut Jaksa Agung Keliru Pahami IPK

Rabu, 13 September 2017 - 10:11:55 WIB


Sekjen Transparansi Indonesia Sebut Jaksa Agung Keliru Pahami IPK
© Dok. Sukabumiupdate.com
Ilustrasi SU.

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko berpendapat Jaksa Agung HM Prasetyo keliru memahami Indeks Persepsi Korupsi(Corruption Perception Index) terutama mengenai penindakan korupsi. 

Hal ini karena menurut Dadang, penindakan perkara korupsi yang beberapa kewenangannya melekat dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu hanya menjadi salah satu faktor penilaian saja.

“Melambatnya peningkatan skor CPI tidak berhubungan secara langsung dengan kewenangan KPK dalam hal penyidikan, penyelidikan dan penuntutan,” kata Dadang melalui rilis yang diterima Tempo, Selasa, 12 September 2017.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Jaksa Agung dan Komisi Hukum DPR RI pada Senin, 11 September 2017, HM Prasetyo mengatakan bahwa KPK tidak seharusnya memiliki kewenangan penuntutan. 

Prasetyo sendiri merujuk pada lembaga semacam KPK di Singapura dan Malaysia yang hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tetapi bisa menciptakan pemberantasan korupsi yang baik. Ia melanjutkan bahwa dengan dua kewenangan tersebut, Singapura bisa menempati peringkat ke-7 dan Malaysia mendapat peringkat ke-55 dari 170 negara dalam indeks persepsi korupsi.

Menurut Dadang, ada faktor-faktor lain yang juga perlu diperhitungkan dalam memahami melambatnya peningkatan skor persepsi korupsi Indonesia. Faktor-faktor lain itu yakni, sistem politik (korupsi politik dan birokrasi), penyalahgunaan sumberdaya publik, suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat negara dan swasta.

“Sehingga peningkatan skor CPI harus dipahami dalam keutuhan upaya perbaikan sistem rekrutmen pejabat publik, reformasi birokrasi, dan perbaikan rezim tata niaga,” ujar Dadang. 

TII mencatat bahwa sejak 2012, skor persepsi korupsi Indonesia telah meningkat lima poin dalam rentang waktu selama lima tahun. Pada 2016, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat satu poin menjadi 37 dari sebelumnya 36. 

Indeks persepsi korupsi sendiri menggunakan rentang skor 0-100 yang artinya bahwa semakin mendekati nilai 100 semakin baik, sebaliknya, semakin mendekati nilai 0 semakin buruk.

Dalam kajian TII, upaya Indonesia melakukan pemberantasan korupsi dalam sektor publik menunjukkan peningkatan. Namun, pembenahan pemberantasan korupsi dalam sektor publik tersebut perlu didukung dengan penguatan integritas sumber daya manusia terutama dalam lembaga penegak hukum. 

Kombinasi strategi ini di dalam pengalaman berbagai negara mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.  

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com




TOPIK: NASIONAL

Berikan Komentar