Jumat, 23 Juni 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Berdarah-darah, Buruh PT Monami Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Meregang Nyawa


Perwapas Tolak Revisi Perda, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Tanggapi Dingin

Jumat, 10 Maret 2017 - 13:26:21 WIB


Perwapas Tolak Revisi Perda, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Tanggapi Dingin
© Rawin Soedaryanto
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi.

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi akhirnya mengomentari aspirasi Perwapas (Persatuan Warga Pasar) yang menolak revisi Perda 7 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

Penolakan Perwapas didasari penilaian bahwa revisi Perda tersebut akan mematikan sektor usaha rakyat (pasar tradisional).

“Nanti keluhan dan masukannya dari Perwapas  jadi bahan kajian. Sebetulnya kita sudah sering menerima Perwapas, Kita sudah melakukan rapat konsultasi dengan berbagai pihak sebelum di sampaikan revisi tersebut,” jelas Agus Mulyadi kepada sukabumiupdate.com, melalui saluran telepon, Jumat (9/3).

BACA JUGA:

Perwapas Cicurug Tolak Revisi Perda 7/2014 Kabupaten Sukabumi

Perwapas Cibadak Harap DPRD Kabupaten Sukabumi Lindungi Pasar Tradisional

Revisi Perda Nomor 7/2014 Dinilai Membunuh Pedagang Tradisional di Kabupaten Sukabumi

Agus menegaskan munculnya revisi Perda 7/2014 dari keinginan untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi. “Masalahnya itulah yang sudah di putuskan dan mudah-mudahan dapat di implementasikan di tingkat dinas,” lanjut Agus.

Sejumlah Perwapas di Kabupaten Sukabumi menilai revisi Perda tersebut menghilangkan jarak minimal antara pasar Modern dan Tradisional. “Itu hasil kajian, makanya dimunculnya dalam revisi Perda 7/2014. Pemkab Sukabumi tidak mungkin ingin membunuh pedagang tradisional seperti dituduhkan. Tapi masukan ini akan menjadi bahan bagi dalam pembahasan,” pungkas Agus.

Reporter: RAWIN SOEDARYANTO
Redaktur: FIT NW
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar