Sabtu, 18 November 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Terpeleset di Jembatan, Bocah Sindangpalay Kabupaten Sukabumi Terseret Arus Sungai Cibeubeur
Pelaku Pembuangan Bayi Laki-laki Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, Ternyata Siswi SMK
Mengamuk dan Merusak, Satu Diamankan Tiga Orang Lainnya Dalam Pencarian Polresta Sukabumi
Berdarah-darah, Buruh PT Monami Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Meregang Nyawa
Di Dua Lokasi Berbeda, Dua Pelajar SMK di Cibadak Kabupaten Sukabumi Jadi Korban Pembacokan
Tarkimsih Kabupaten Sukabumi Langgar Hak Pejalan Kaki
Ribuan Buruh di Parungkuda Dibubarkan, Ternyata Ini Alasannya
Diduga Dibuang Ibu Kandung, RS Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi Rawat Bayi Mungil
Perkosa Cucu Dua Kali Usai Nonton Film Biru, Kakek dari Ciambarjaya Kabupaten Sukabumi


Pemkot Sukabumi Pastikan Anggaran Desk Pilkada dan Pilgub 2018 Dibawah Rp200 Juta

Senin, 17 Juli 2017 - 16:01:26 WIB


Pemkot Sukabumi Pastikan Anggaran Desk Pilkada dan Pilgub 2018 Dibawah Rp200 Juta
© Herry Febrianto
Ilustrasi Balai Kota Sukabumi.

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memastikan anggaran Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat 2018, akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

Pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak akan mengucurkan anggaran bagi kota dan kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak.

BACA JUGA: Kemana Arah Politik Incumbent dan Peluang Menang di Pilkada Kota Sukabumi 2018-2023

"Sampai hari ini, Provinsi Jawa Barat hanya menganggarkan bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, mungkin nanti kita satukan dengan Desk Pilgub," ujar Ketua Desk Pilkada, Hanafie Zain kepada sukabumiupdate.com, Senin (17/7).

Hanafie mengakui pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional Desk Pilkada, karena nantinya akan dipergunakan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membayar honor tenaga ahli serta peralatan pendukung. "Nanti kita anggarkan di perubahan, hanya sekitar Rp100-Rp150 juta," katanya.

Dibentuknya Desk Pilkada, jelas Hanafie juga juga bertujuan memberikan warning ke Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan kegiatan politik namun secara personal juga memiliki hak politik.

BACA JUGA: Pilkada Kota Sukabumi 2018-2023, Pengamat Politik: Persaingan Ketat Tapi Lambat Panas

"Secara fisik ASN tidak boleh ikut kampanye, tetapi di dalam undang-undang menyatakan secara pribadi punya hak politik," jelasnya.

Selain itu, lanjut Hanafie, nantinya Desk Pilkada akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu untuk membahas kegiatan tahapan-tahapan. "Jika nanti ada persoalan secara teknis, bisa diselesaikan di Desk Pilkada," pungkasnya. 

Redaktur: HERRY FEBRIANTO
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar