Jumat, 28 Juli 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Lagi, Pantai Citepus Kabupaten Sukabumi Telan Korban Jiwa
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi


Pemkot Sukabumi Pastikan Anggaran Desk Pilkada dan Pilgub 2018 Dibawah Rp200 Juta

Senin, 17 Juli 2017 - 16:01:26 WIB


Pemkot Sukabumi Pastikan Anggaran Desk Pilkada dan Pilgub 2018 Dibawah Rp200 Juta
© Herry Febrianto
Ilustrasi Balai Kota Sukabumi.

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memastikan anggaran Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat 2018, akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

Pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak akan mengucurkan anggaran bagi kota dan kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak.

BACA JUGA: Kemana Arah Politik Incumbent dan Peluang Menang di Pilkada Kota Sukabumi 2018-2023

"Sampai hari ini, Provinsi Jawa Barat hanya menganggarkan bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, mungkin nanti kita satukan dengan Desk Pilgub," ujar Ketua Desk Pilkada, Hanafie Zain kepada sukabumiupdate.com, Senin (17/7).

Hanafie mengakui pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional Desk Pilkada, karena nantinya akan dipergunakan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membayar honor tenaga ahli serta peralatan pendukung. "Nanti kita anggarkan di perubahan, hanya sekitar Rp100-Rp150 juta," katanya.

Dibentuknya Desk Pilkada, jelas Hanafie juga juga bertujuan memberikan warning ke Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan kegiatan politik namun secara personal juga memiliki hak politik.

BACA JUGA: Pilkada Kota Sukabumi 2018-2023, Pengamat Politik: Persaingan Ketat Tapi Lambat Panas

"Secara fisik ASN tidak boleh ikut kampanye, tetapi di dalam undang-undang menyatakan secara pribadi punya hak politik," jelasnya.

Selain itu, lanjut Hanafie, nantinya Desk Pilkada akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu untuk membahas kegiatan tahapan-tahapan. "Jika nanti ada persoalan secara teknis, bisa diselesaikan di Desk Pilkada," pungkasnya. 

Redaktur: HERRY FEBRIANTO
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar