Jumat, 18 Agustus 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Lagi, Pantai Citepus Kabupaten Sukabumi Telan Korban Jiwa
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi


LSM Kompak Sambangi DPRD Kota Sukabumi

Senin, 06 Maret 2017 - 20:15:58 WIB


LSM Kompak Sambangi DPRD Kota Sukabumi
© Garis Nurbogarullah
Suasana audensi LSM Kompak dengan Komisi I DPRD Kota Sukabumi.

SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pengawal Konstituti (Kompak) Kota Sukabumi, sambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (6/3).

Kehadiran mereka ke gedung rakyat itu, guna meminta penjelasan lanjutan audensi dengan Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Kota Sukabumi, soal hilangnya dokumen tanah letter C milik Abdul Fatah dan asal-usul warkah kepada Ema yang bukan ahli waris.

"Kedatangan kami ke DPRD untuk mempertanyakan lanjutan audiensi sebelumnya yang berujung deadlock hilangnya dokumen letter C," ungkap Wakil Ketua LSM Kompak Dace Iskandar, sesuai rapat dengar pendapat tersebut.

Dari hasil audiensi kali ini, lanjut Dace, meminta pihak BPN untuk memblokir sertifikat yang dipegang Ema. “Kalau hal tersebut tidak diperhatikan, kami akan melakukan upaya class action,” katanya.

BACA JUGA:

FPI dan Kompak Memanas, Polres Sukabumi Kota Gelar Mediasi

Tuntut Kades Sukaresmi Diberhentikan, LSM Kompak Geruduk Kecamatan Cisaat

Mak Dini Turun Gunung, Pimpin LSM Kompak Kabupaten Sukabumi

Dace mengatakan, dari awal dirinya menduga bahwa proses warkah yang diterima Ema itu sarat permainan dan persyaratan ada yang dipalsukan oleh oknum kelurahan serta kecamatan, sehingga BPN menerbitkan buku sertifikat.

"Melihat kejanggalan ini, kami meminta Komisi I DPRD untuk mengawal sampai tuntas. Dan kami akan melaporkan oknum pelaku pemalsuan surat  kepda pihak yang berwajib, " tegasnya.

Sementara Ketua Komisi I, Faisal Anwar Bagindo mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi mediasi terkait sengketa tanah atas dua orang warga Cibeureum Hilir. “Ini kan ada dua sertifikat dalam lahan yang sama. Satu ahli waris, dan satu lagi pemegang sertifikat yang dikeluarkan BPN," terang dia.

Kalau memang ada dugaan penggelapan dan data bodong, sambung dia, bukan lagi ranah DPRD. “Dari itu kami mengundang camat dan kepolisian ikut pertemuan ini. Biarkan mereka memberikan penjelasan,” katanya.

Reporter: GARIS NURBOGARULLAH/KONTRIBUTOR
Redaktur: RONY M SAMOSIR
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar