Jumat, 18 Agustus 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Lagi, Pantai Citepus Kabupaten Sukabumi Telan Korban Jiwa
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi


Latas Minta Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Publikasikan Perusahan Pinalti Bayar THR

Senin, 19 Juni 2017 - 02:53:12 WIB


Latas Minta Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Publikasikan Perusahan Pinalti Bayar THR
© Karimullah
Buruh pabrik.

SUKABUMIUPDATE.com - Guna memberikan sanksi moral dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, Lembaga Analisa dan Transfaransi Anggaran Sukabumi (Latas) meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi membuka data perusahan yang belum memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1438 H/2017.

BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Disnakertrans Sanksi PT Youngstar 2

Direktur Latas, Fery Permana mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), perusahan wajib memberikan THR maksimal pada hari ke-7 sebelum lebaran (H-7).

Akan tetapi hasil investigasi lembaga yang konsen di bidang transparansi anggaran ini menemukan perusahan yang masih belum memberikan THR. "Kami masih menemukan ada perusahan yang belum memberikan THR kepada Karyawan," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Minggu (18/6).

BACA JUGA: Tuntut Upah Dilunasi, Buruh PT Youngstar 2 Sundawenang Kabupaten Sukabumi Demo Lagi

Fery menambahkan, dalam Permenaker 06 Tahun 2016, perusahan diwajibkan membayar denda. Tak hanya denda sambungnya, pemerintah pun memberi sanksi administrasi secara tertulis. Tetapi agar lebih jera, Fery meminta dinas mempublikasikan perusahan yang belum memberikan THR.

"Saya kira, agar publik tahu, dinas harus berani mempublikasikan perusahan yang tidak taat aturan," imbuhnya.

BACA JUGA: Gaji Dibayar 30 Persen, Buruh PT Youngstar 2 Sundawenang Kabupaten Sukabumi Unjuk Rasa

Hal tersebut, menurut Fery, selain untuk memberikan informasi kepada publik juga akan menjadi sanksi moral bagi perusahan yang tidak memberikan THR sesuai aturan, sehingga kedepannya tidak ada lagi perusahan yang melalaikan aturan.

"Kalau dibiarkan, akan membuat marwah Disnakertrans dipandang rendah oleh manajemen perusahaan," pungkasnya.

Reporter: KARIMULLAH/Kontributor
Redaktur: RUDI RUSMANA
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar