Jumat, 28 Juli 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Lagi, Pantai Citepus Kabupaten Sukabumi Telan Korban Jiwa
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi


Ini Penjelasan Dewan Soal Aksi Nelayan Kabupaten Sukabumi ke Presiden

Jumat, 07 Juli 2017 - 16:09:29 WIB


Ini Penjelasan Dewan Soal Aksi Nelayan Kabupaten Sukabumi ke Presiden
© Ragil Gilang
Para nelayan saat menggelar rapat koordinasi persiapan aksi unjuk rasa ke Istana Negara.

SUKABUMIUPDATE.com - Soal keberangkatan nelayan Kabupaten Sukabumi yang bergabung dengan nelayan-nelayan lain seluruh Indonesia pada tanggal 11 mendatang untuk menemui presiden Republik Indonesia Joko Widodo keistana presiden, dibantah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi sebagi aksi demo, menurutnya, hal tersebut hanya bentuk curhatan nelayan saja kepada presidennya dan tidak lebih dari itu.

"Benar saya koordinatornya, namun itu bukan demo tapi curhat nelayan kepada presiden," tegas anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Anwar Sadad yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sukabumi, kepada sukabumiupdate.com, Jumat (7/7).

BACA JUGA: Sejumlah Nelayan dari 3 Daerah di 2 Kecamatan Kabupaten Sukabumi, Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara

Kata dia, dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), ternyata bukan hanya nelayan di Sukabumi saja, tapi seluruh nelayan senusantara merasakan hal yang sama, sehingga dengan serempak pada tanggal 11 Juli mendatang nelayan akan curhat kepada Presiden. "Kiranya perlu nelayan untuk menemui Bapaknya yaitu pak Presiden, karena mayoritas nelayan memilih beliau pada saat mencalonkan diri menjadi presiden dulu. sekarang nelayan dimiskinkan oleh Pembantu Presiden yaitu bu Susi, wajar kalau nelayan ingin curhat ke bapaknya, karena nelayan dimana - mana meminta untuk berdialog dengan bu menteri tapi sampai hari ini tidak pernah direspon. Dan tentunya, hal inipun kalau ada surat izin dari Polda metro jaya keluar, kali tidak ya tidak akan berangkat, mungkin kita akan cari alternatif lain yang lebih elegan dan mudah-mudahan Kementrian KKP memberikan solusi terbaik bagi kami," jelasnya.

Sementara, sebagai sebuah gambaran struktur perekonomian wilayah Kabupaten Sukabumi tentang kategori perekonomian, lanjut Anwar, pemberi dampak besar pada pembentukan perekonomian Kabupaten Sukabumi yang mendominasi adalah dari sektor kelautan dan perikanan yaitu sebanyak 23,35 persen, sehingga terkait kebijakan Menteri KKP saat ini alhasil dianggap sangat menyengsarakan rakyat khususnya nelayan Kabupaten Sukabumi dan nelayan merasa ditindas selama tiga tahun ini. "Nelayan tidak menuntut naik gaji, diberikan honor atau meminta pensiunan ko, mereka hanya meminta jangan dihalang-halangi untuk mencari nafkah," tegasnya.

Redaktur: USMAN ABDUL FAQIH
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar