Rabu, 28 Juni 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Berdarah-darah, Buruh PT Monami Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Meregang Nyawa


DPD II HTI Kabupaten Sukabumi: Tuduhan Makar kepada Kami Itu Keji

Kamis, 13 April 2017 - 14:41:20 WIB


DPD II HTI Kabupaten Sukabumi: Tuduhan Makar kepada Kami Itu Keji
© Annisa Rahmatillah
Logo HTI.

SUKABUMIUPDATE.com - Diberitakan sebelumnya, terkait tuntutan salah satu organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi untuk menolak acara Masirah Panji Rasulullah (MPR), termasuk tuduhan makar, dan tuntutan pembubarkan dan melarang aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dibantah pihakHTI.

Demikian dikemukakan Ketua HTI DPD II Kabupaten Sukabumi, Soleh Amin, dalam rilis diterima sukabumiupdate.com, Kamis (13/4). “HTI adalah organisasi terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Menurutnya, HTI melakukan aktivitas dakwah, bukan makar. Oleh karena itu, tuduhan makar merupakan tuduhan keji dan tidak berdasar. “Dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir selalu mengikuti tahapan dan metode yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad saw,” jelas Soleh dalam rilis tersebut.

Segala aktivitas HTI, menurutnya, adalah dakwah pemikiran dan tanpa kekerasan, dan berupaya menumbuhkan kesadaran umat kaum muslim akan wajib dan pentingnya kembali kepada hukum Allah.

“Semua itu HTI tempuh dengan melakukan pembinaan di tengah-tengah umat, termasuk mengungkap agenda pihak-pihak yang ingin menimbulkan mudharat terhadap kaum Muslim,” tambah Soleh.

Soleh juga menjelaskan, aktivitas seperti mendirikan Negara dalam Negara, aktivitas bersenjata, berupaya menduduki istana negara dengan maksud memaksa Presiden mengundurkan diri, atau menduduki gedung MPR/DPR dengan maksud serupa, bukanlah metode dan bagian dakwahnya. “Makar itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah saw,” tandas Soleh lagi.

Terkait Acara MPR 1438 H, masih menurutnya, digelar untuk memperkenalkan panji tauhid, simbol dan identitas Islam. Acara tersebut, menurut Soleh, akan tetap diselenggarakan pada sabtu, 15 April 2017 karena telah menempuh prosedur yang berlaku.

“Aksi pawai merupakan wujud kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dan merupakan perkara hak asasi manusia. Tidak memerlukan izin, melainkan hanya pemberitahuan tertulis kepada Polri. Ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” pungkasnya.

Reporter: ANISA RAHMATILLAH
Redaktur: ANISA SITI RIZKIA
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar