Minggu, 24 September 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Nasional

Kecelakaan Maut Jalan Raya Cimande Menyisakan Luka Mendalam Bagi Keluarga Pengendara Mobil Brio
Pray For Garut, Inilah 17 Korban Meninggal yang Terindentifikasi
Hino Pengangkut Pasir Hantam Lima Mobil, 3 orang Meninggal 3 orang Luka
Bupati: Germas HS Mengacu kepada 12 Indikator
Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Ditawarkan pada Investor Asean
Diperkosa Sejak Usia 16 Tahun, Perempuan Ini Laporkan Gatot Brajamusti ke Polisi
Kronologi Kasus Pembunuhan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Diduga Dibawa Kabur Pria Kenalan di Medsos, Nur Janah (mencaricinta Illahi) Warga Sukaraja Dua Bulan Hilang
Belum Terima THR, Ratusan Pegawai Garmen Mogok Bekerja
Apakah Warga Sukabumi Masih Ingat, Ada Apa dengan 4 Desember?


BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016

Jumat, 19 Mei 2017 - 18:36:17 WIB


BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016
© Tempo.co
Presiden Joko Widodo.

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara membeberkan sejumlah temuan dari hasil pemeriksaan kepatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. BPK menemukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan piutang bukan pajak di 46 kementerian dan lembaga belum sesuai dengan ketentuan.

Ia menyatakan temuan BPK terkait dengan adanya pengembalian pajak 2016 senilai Rp 1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajak senilai Rp 879,02 miliar. "Pengelolaan hibah langsung berupa uang, barang, dan jasa senilai Rp 2,85 triliun pada 16 kementerian lembaga tidak sesuai dengan ketentuan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5). 

Selain itu, ia menuturkan adanya penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp 11,41 triliun tidak sesuai dengan ketentuan dan penatausahaan utang senilai Rp 4,92 triliun belum memadai. Meski begitu, temuan kelemahan atas pengendalian internal dan kepatuhan tidak berpengaruh pada kewajaran LKPP 2016.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Moermahadi mengatakan hasil ini adalah yang pertama kali sejak 2004 atau 12 tahun yang lalu.

Moermahadi menuturkan hasil ini menunjukkan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan dari opini Wajar dengan Pengecualian pada LKPP 2015. Menurut dia, pemerintah menyelesaikan suspensi perbedaan realisasi belanja negara, yang dilaporkan kementerian dan lembaga, yang dicatat Bendahara Umum Negara.

 

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com




TOPIK: NASIONAL

Berikan Komentar