Sabtu, 27 Mei 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Sukabumi

22 Tahun AQUA Ambil Air di Sukabumi Tanpa Izin
Tewas di Kolam Renang Cimalati, Pelajar SMA N 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Lapar Tak Ada Nasi, Bayi di Nyalindung Kabupaten Sukabumi Dilempar Ayah Kandung ke Tungku Api
Bertambah, Korban Jambret Payudara di Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan Penutupan Sementara Pabrik Aqua
Siapa Preman di Balik Kasus Pungli Naker di Pabrik GSI Kabupaten Sukabumi?
Kronologis Rusuh BBRP dan PP di Pamuruyan Kabupaten Sukabumi
Marak Aksi Jambret Payudara, Ini Kesaksian Dua Wanita Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
BBRP dan PP Perang di Pamuruyan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Berdarah-darah, Buruh PT Monami Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Meregang Nyawa


ATR/ BPN Kabupaten Sukabumi: Lahan Pasirdatar dan Sukamulya Secara Hukum Dikuasai PT SNN

Selasa, 09 Mei 2017 - 12:57:38 WIB


ATR/ BPN Kabupaten Sukabumi: Lahan Pasirdatar dan Sukamulya Secara Hukum Dikuasai PT SNN
© Garis Nurbogarullah
Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi.

SUKABUMIUPDATE.com – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan (Kankah) Kabupaten Sukabumi menegaskan lahan seluas ± 320 hektar di Desa Pasirdatar Indah dan Sukamulya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi secara hukum dikuasai oleh PT. Suryanusa Nadicipta (PT SNN). Perusahaan ini memegang HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 236/HGB/KWBPN/1996 atas lahan tersebut hingga tahun 2024.

“HGB PT. SNN masih berlaku sampai 24 September 2024, masih tujuh tahun lagi. Secara hukum hal itu masih berlaku hukum positif harus dihormati,” jelas Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Safrian Himawan, di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (9/5).

Dalam mediasi yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ini, Safrian menambahkan bahwa HGB PT SNN di lahan seluas ± 320 hektar yang meliputi Desa Pasirdatar Indah Sukamulya, di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. HGB dikeluarkan oleh BPN Kantor Wilayah Jawa Barat tahun 1996 untuk jenis usaha agro wisata. “Kepada kami, PT SNN mengakui jika mereka tidak bisa membangun kawasan agro wisata pada saat itu karena Indonesia dilanda krisis moneter 1997 dan 1998, jelas Safrian.

Ditahun yang sama 1998, ada edaran dari Menteri Agraria waktu itu kepala BPN agar lahan tidur bisa diusahakan atau dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim, diperkuat dengan edaran lainnya untuk bekerja sama mengusahakan tanah tidur dan masyarakat tetap masuk untuk menggarap lahan tidur, akhirnya lahan PT SNN digarap oleh masyarakat sekitar hingga saat ini,” lanjutnya.

BPN menyayangkan adanya penolakan dari warga yang mengatasnamakan petani penggarap kepada perusahaan yang ingin memulai membuka lahan atau kawasan agro wisata. BPN menerima informasi dari pihak perusahan (PT SNN) penolakan tersebut dipicu oleh sekelompok masyarakat yang memprovokasi masyarakat sekitar yang mengatasnamakan petani penggarap yang ingin menguasai lahan.

BACA JUGA:

Ratusan Petani Pasirdatar dan Sukamulya Kabupaten Sukabumi Geruduk Pendopo Negara

Sengketa HGB Pasirdatar Indah Kabupaten Sukabumi, SPI Minta Bupati dan Gubernur Turun Tangan

Adukan Konflik HGB PT SNN, Petani Pasirdatar Indah Kabupaten Sukabumi Datangi Staf Presiden

Pihak perusahaan meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum dengan melaporkan beberapa orang penggarap yang diduga memprovokasi masyarakat untuk menguasai lahan secara sepihak atau dengan pemaksaan kehendak.

Penolakan terjadi karena warga masyarakat beralasan, tanah HGB yang dimiliki PT SNN adalah tanah terlantar, dan selama ini dipakai oleh warga untuk bercocok tanam. “Seharusnya hal ini tidak terjadi karena lahan seluas tersebut statusnya masih SAH merupakan hak PT SNN dalam bentuk HGB. Harus dicarikan solusi,” tambah Safrian.

Atas kejadian tersebut PT SNN melaporkan lima petani penggarap yang diduga memprovokasi masyarakat untuk menguasai lahan secara sepihak dan pemaksaan kehendak, adapun lima petani penggarap tersebut yaitu Bubun Kusnadi, Asep Anang, Hartono, Ice Sukandar, dan Usman, kepihak berwajib (Polres Sukabumi) dengan nomor Laporan : STPL/63/IV/2017 SPKT, pada Rabu 12 April 2017. Dengan laporan penyerobotan lahan dan pendudukan lahan tanpa ijin milik PT. SNN dan diduga memprovokasi  masyarakat untuk menguasai lahan secara paksa atau tidak sah.

Pihak PT SNN menyayangkan aksi yang dilakukan oleh para oknum tersebut, karena klaim masyarakat yang mengatasnamakan petani penggarap tidak berdasar dan melanggar hukum, serta tidak mendukung iklim investasi di Indonesia. “Oleh karenanya PT SNN mengambil langkah hukum untuk bisa menjalankan hak nya dengan melakukan pengembangan seperti yang dicantumkan dalam keputusan HGB,” jelas Humas PT SNN, Indah Permata S kepada sukabumiupdate.com, Selasa (9/5).

Reporter: GARIS NURBOGARULLAH
Redaktur: RONY M SAMOSIR
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com





Berikan Komentar