Jumat, 20 Oktober 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Edukasi

Mahasiswa Nusa Putra Presentator Seminar "Alternative Energy for ASEAN in the Future" di Singapura
SMK Bisa, SMK Pasim Luar Biasa
Nusa Putra Duta Kerjasama PT Indonesia dan Kazakhstan
Kuliah Dua Tahun di Sukabumi dan Dua Tahun di Korea
Pelajar Asal Jepang Berbagi Ilmu di SD Negeri Manggis, Kabupaten Sukabumi
SMK di Sukabumi Rancang Robot Terbang dan Pengintai
Lagi, Pelajar Sukabumi Dapatkan Beasiswa SCG
Ratusan Alumni STH Pasundan Sukabumi Kumpul Bareng
Mahasiswa Mahasiswi DKV STT Nusa Putra Borong Gelar Juara pada HUT ke-103 Kota Sukabumi
Harus Menginap untuk Ikuti UN, Dua Siswi SDN Cirengrang Kabupaten Sukabumi


Anggota Baru GMNI Desak Bupati Sukabumi, Ambil Alih Tanah Untuk Rakyat

Minggu, 09 Oktober 2016 - 19:24:52 WIB


Anggota Baru GMNI Desak Bupati Sukabumi, Ambil Alih Tanah Untuk Rakyat
© Rozak Daud/Kontributor
Pelantikan anggota baru GMNI Sukabumi di Pondok Halimun.

SUKABUMIUPDATE.COM - Pemerintah harus segera menertibkan tanah-tanah hak guna usaha (HGU) yang terlantar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, hal tersebut merupakan amanat Pasal 33, UUD 1945. Ini salah satu petikan orasi Ketua DPC Gerakan  Mahasiswa Nasional Indonesia Sukabumi (GMNI), Dewek Sapta Anugrah, pada pekan penerimaan anggota baru GMNI di Pondok Halimun, Minggu (9/10).

"Pada dasarnya tanah terlantar yang dimaksud adalah tanah negara yang ada hak penggunaannya, tapi tidak dimanfaatkan oleh pemegang HGU. Sehingga kami mendesak Bupati Sukabumi berani mengambil sikap tegas dengan mencabut izin HGU yang terlantar untuk dimanfaatkan oleh rakyat,”pekik Dewek.

Selama ini pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perkebunan sangat lemah, bahkan dalam berbagai kesempatan pada saat terjadi konflik antara petani dan pengelola perkebunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, malah memposisikan diri sebagai juru bicara perusahaan. Selalu menguatkan argumentasi perusahaan dan melemahkan posisi petani.

Lanjut Dewek, padahal mekanisme penertibannya jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang pemanfaatannya antara lain untuk masyarakat dalam rangka reformasi agraria, untuk kepentingan strategi negara dan pemerintah di antaranya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan pengembangan perumahan rakyat.

“Maka dalam penerimaan anggota baru GMNI saat ini, kita akan fokus mempersiapkan kader untuk mengawal Reforma Agraria sebagaimana Nawacita Jokowi-JK,”terangnya.

Reporter: ROZAK DAUD/Kontributor
Redaktur: FIT NW
E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com




TOPIK:

Berikan Komentar