Jumat, 21 Juli 2017 - WIB
Follow Us:

Top 10 Nasional

Kecelakaan Maut Jalan Raya Cimande Menyisakan Luka Mendalam Bagi Keluarga Pengendara Mobil Brio
Pray For Garut, Inilah 17 Korban Meninggal yang Terindentifikasi
Hino Pengangkut Pasir Hantam Lima Mobil, 3 orang Meninggal 3 orang Luka
Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Ditawarkan pada Investor Asean
Diperkosa Sejak Usia 16 Tahun, Perempuan Ini Laporkan Gatot Brajamusti ke Polisi
Bupati: Germas HS Mengacu kepada 12 Indikator
Diduga Dibawa Kabur Pria Kenalan di Medsos, Nur Janah (mencaricinta Illahi) Warga Sukaraja Dua Bulan Hilang
Kronologi Kasus Pembunuhan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Belum Terima THR, Ratusan Pegawai Garmen Mogok Bekerja
Apakah Warga Sukabumi Masih Ingat, Ada Apa dengan 4 Desember?


Agar Perpu Ormas Tak Fokus Bubarkan Ormas Radikal

Senin, 17 Juli 2017 - 13:49:56 WIB


Agar Perpu Ormas Tak Fokus Bubarkan Ormas Radikal
© Tempo.co
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan jajarannya mengumumkan penerbitan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas, di Ruang Parikesit Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat.

SUKABUMIUPDAT E.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mengimbau pemerintah turut mengedepankan proses pemidanaan pengurus atau anggota organisasi masyarakat radikal yang sering melakukan aktivitas terlarang dalam Perpu Ormasyang baru diumumkan Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada langkah politik dan administrasi berupa pencabutan status badan hukum atau pembubaran ormas radikal dalam Perpu Ormas," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Ahad, (16/7).

Menurut Petrus, pemerintah sudah mengantongi bukti-bukti adanya ormas yang kegiatannya bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945. Bukti tersebut, kata dia, memenuhi unsur-unsur Pasal 59 dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Karena itu, Petrus menilai pemerintah tidak boleh semata-mata bertindak hanya pada aspek administratif dengan pemberian sanksi administratif. Tapi langkah-langkah pemidanaan juga harus menjadi prioritas. "Karena bukti-bukti tindak pidana itu pula yang menjadi alasan dikeluarkannya Perpu ini oleh Presiden," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh lunak atau kompromi terhadap anggota atau pengurus ormas yang aktivitasnya bertentangan dengan asas organisasi. Sebab, Petrus melihat, sanksi administratif tidak akan menghentikan langkah ormas yang teridentifikasi sebagai anti-Pancasila.

"Mereka bisa saja sudah menyiapkan baju cadangan manakala izinnya dicabut atau ormasnya dibubarkan. Dan dengan baju cadangan itu mereka membuat kemasan baru, bahkan akan bisa tetap eksis sekalipun tidak berbadan hukum," kata Petrus terkait dengan polemik Perpu Omas.

Sumber: Tempo

E-mail Redaksi: sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing: marketingsukabumiupdate@gmail.com




TOPIK: NASIONAL

Berikan Komentar